BI: Penerbitan Obligasi Internasional US$ 1,5 Miliar Cukup Realistis
Jum'at, 19 November 2004 | 03:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank Indonesia (BI) menilai, rencana pemerintah menerbitkan obligasi internasional (sovereign bond) senilai US$ 1-1,5 milliar pada 2005 cukup realistis.

Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mengatakan, pasar obligasi Asia saja sudah cukup untuk menyerap obligasi tersebut. Saat ini cadangan devisa Asia mencapai 50 persen dari cadangan devisa dunia.

Apalagi, Asia juga dinilai masih memiliki kelebihan likuiditas. “Sekarang kan banyak uang di mana-mana (di Asia),” katanya. Sedangkan untuk pasar dalam negeri, menurut dia, sudah cukup untuk menyerap obligasi dalam negeri. Penyerapan ini berguna untuk mencegah kemungkinan kelebihan likuiditas akan digunakan untuk spekulasi valas. Apalagi, dengan adanya rencana penerbitan surat utang jangka pendek dengan bunga 8 persen.

Berkaitan dengan penerbitan obligasi valas itu, Buhanuddin mengaku, pemerintah belum mengajak BI untuk mendiskusikan masalah ini. Padahal, banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum penerbitan surat utang itu seperti besaran debt service ratio.

Ketua Panitia Anggaran DPR periode 1999-2004 Abdullah Zainie sebelumnya mengatakan, untuk menutup pembiayaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2005 sebesar Rp 93,1 triliun, 50 persen lebih sumbernya akan diambilkan dari hasil pengelolaan dana obligasi negara.

Dana pengelolaan obligasi negara yang diproyeksikan tahun depan akan mencapai sekitar Rp 50 triliun. Pengelolaan obligasi negara itu meliputi penerbitan obligasi dalam dan luar negeri sebesar Rp 10 triliun, pembayaran utang pokok obligasi negara yang jatuh tempo sebesar Rp 20 triliun, dan penyerapan kembali obligasi negara di pasar melalui program pembelian kembali (buy back) Rp 20 triliun.

Sumber lain dari dalam negeri yang digali untuk menutup pembiayaan adalah rekening pemerintah yang ada di BI, yaitu Rekening Dana Investasi (RDI) sebesar Rp 9 triliun, hasil privatisasi sejumlah badan usaha milik negara Rp 3,5 triliun, dan hasil penjualan aset negara yang akan dilakukan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset Rp 4 triliun.

Amal Ihsan - Tempo