Ekonomi Bisnis

Pemerintah Bantu Masyarakat Miskin Kelurahan Rp 3,5 Triliun
Jum'at, 12 November 2004 | 18:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah melalui Menko Kesra akan mengucurkan bantuan langsung kepada masyarakat miskin kelurahan berupa dana sebesar US$ 390,8 juta atau sekitar Rp 3,5 triliun.

Bantuan itu terdiri dari Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK) tahap 3 sebesar US$ 249,8 juta dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) tahap 3 sebesar US$ 141 juta yang berasal dari pinjaman lunak IDRB dan IDA melalui Bank Dunia.

”Akan ada dana pendampingan dari APBN. Mudah-mudahan pertengahan Desember proyek dapat juga di-launching untuk Provinsi Papua, Maluku, Maluku Utara dan Sumatera, termasuk Aceh,” tutur Menko Kesra Alwi Shihab usai rapat koordinasi terbatas khusus tentang penanggulangan kemiskinan di Jakarta, Jumat (12/11).

Alwi menuturkan, rakor menyepakati bahwa penanggulangan kemiskinan mendapat prioritas dalam agenda 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu. ”Hal-hal yang selama ini tersendat dan tidak dilanjutkan segera akan dilanjutkan dengan langkah-langkah konkret ke depan,” tuturnya.

Untuk menindaklanjuti kesepakatan rakor, tutur Alwi, pihaknya akan segera membentuk tim koordinasi untuk mempercepat penyelesaian kesepakatan sampai dilaksanakannya launching P2KP 3 dan PPK 3.

Untuk itu, tegas Alwi, Bappenas dan Depkeu segera membuat agenda penyelesaian proses negosiasi proyek P2KP 3 dan PPK 3 dan membuat jadwal yang bersifat crash program. ”Jadi setelah lebaran akan ada pertemuan-pertemuan sehingga apa yang kita harapkan bisa terlaksana,” kata dia.

Alwi mengungkapkan, masalah-masalah teknis administratif mungkin akan menjadi kendala dan akan segera diatasi dan tim yang akan dibentuk Menko Kesra akan menjadi pemecah masalah kalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan secepatnya.

Alwi menekankan, P2KP maupun PPK merupakan instrumen pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. ”P2KP 3 akan dilakukan juga di Sumatera, Aceh, Papua, Maluku dan Maluku Utara agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial,”ujar Alwi. Selama ini, tegas dia, P2KP 1 hanya di lakukan di Pulau Jawa dan 14 Propinsi termasuk Sumatera dan Kalimantan dan sementara P2KP 2 mencakup bagian selatan Jawa termasuk Sulawesi dan Kalimantan.

Agar pinjaman Bank Dunia segera mengucur, Alwi meminta agar segera merespons undangan Bank Dunia untuk menegosiasikan bagaimana Indonesia mengimplementasikan proyek ini. ”Untuk itu perlu diterbitkan surat dari Depkeu dan dengan persetujuan Bappenas untuk negosiasi khusus proyek P2KP 3 dan PPK 3,” kata dia.

Badriah - Tempo