Jakarta

Kurtubi: Perusahaan Lain Di bawah Pertamina Dibubarkan Saja
Rabu, 10 November 2004 | 06:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pembentukan perusahaan-perusahaan di bawah Pertamina, yang menangani migas dari hilir ke hulu, menurut pengamat Perminyakan Kurtubi, membuat pengeluaran biaya yang sangat tinggi."Jelas akan ada biaya antar lembaga. Saat ini sebenarnya Pertamina sudah efisien karena penanganannya dalam satu atap dan skala usaha yang besar sehingga harga BBM bisa ditekan,"katanya.

Karena itu perusahaan-perusahaan di bawah Pertamina, seperti PT.Kilang,PT.Transaksi dan lain-lain, sebaiknya dibubarkan saja. Semula pembentukan perusahaan-perusahaan tersebut, untuk 'mengakali' Undang-undang Migas 2001, yang melarang adanya usaha monopoli. Namun, Pertamina, menurut Kurtubi, walaupun sebagai penentu harga BBM, tetap bisa eksis sebagai penyedia dan penyalur.

Harga minyak yang diterapkan Pertamina adalah MOPS (Mid Oil Platts Singapore) ditambah 5 persen . Angka lima persen ini diperoleh dari margin pom bensin di Indonesia. Padahal jika ada pemain baru, minimal mereka mampu menjual dengan harga MOPS plus 20-25 persen. Karena Pertamina sudah bisa 'menjaga' kesetimbvangan itu, menurut Kurtubi, tak perlu lagi Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. "Pertamina dan BPH Migas ESDM, serta KPPU-Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sekarang ini tumpang tindih. BPH Migas Departemen ESDM sebaiknya dibubarkan saja,"katanya.

Pemerintah itu, menurut Kurtubi, sebaiknya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator saja, dan untuk fungsi pengawasan diserahkan pada KPPU.

Berbeda pendapat dengan anggota KPPU, Faisal H.Basri. Menurut Faisal pada Diskusi tentang Masalah Kebijakan Persaingan Usaha di Sektor Hilir Migas di Hotel Alila, Jakarta (9/11), UU Migas 2001 sengaja dibuat untuk mematikan Pertamina. Karena disebutkan bahwa ada pelarangan integrasi vertikal antara hulu dan hilir usaha migas di Indonesia. Selama ini praktek penentuan harga BBM merupakan wewenang tunggal Pertamina. "Jadi jika terjadi financial problem di Pertamina, akan mempengaruhi pada tataran ekonomi nasional.Padahal nasib bangsa ini tidak tergantung pada Pertamina saja,"ujarnya.

Menurut Kurtubi liberalisasi perlu disikapi dengan bijaksana, silahkan pemain baru masuk tetapi jangan menghapus yang telah ada. Justru dengan sistem yang diterapkan di Pertamina sangat membantu masyarakat, karena harga minyak bisa murah.

Asep