sarana transportasi

Indonesia Wajib Sediakan Dana untuk Sarana Transportasi
Senin, 08 November 2004 | 15:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia wajib menyediakan dana 26 juta euro (sekitar Rp 303,55 miliar) untuk sarana pengadaan 10 kereta rel listrik (KRL) baru, rehabilitasi KRL lama, serta perbaikan dan pemeliharaan stasiun atau rel KRL di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Kewajiban menyediakan dana untuk sarana transportasi ini merupakan bagian dari program pertukaran utang antara pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia.

Pemerintah Jerman bersedia menghapuskan utang Indonesia senilai 52 juta euro (sekitar Rp 607,10 miliar), asalkan pemerintah Indonesia menyediakan dana 26 juta euro atau 50 persen dari utang yang dihapuskan tersebut.

Saat ini mekanisme penukaran utang itu tengah dibahas Kreditanstalt fur Wiederafbau (KfW) atau Bank Pembangunan Jerman kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik, pemerintah Indonesia, pemerintah provonsi DKI Jakarta, dan PT Keretai Api Indonesia (KAI).

Menurut Vice President KfW Norbert Kloppenberg, ke-10 KRL itu akan dibuat di Indonesia, sehingga mempunyai efek ganda bagi upaya penciptaan kesempatan kerja. “Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada penandatanganan perjanjian tersebut,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Mulia P. Nasution menambahkan, program penukaran utang untuk perbaikan sarana transportasi (debt for transportation) ini merupakan program tambahan dari meknisme penukaran utang yang sudah dilakukan sebelumnya.

Total utang Indonesia ke pemerintah Jerman mencapai 1 miliar euro dan total utang yang dihapuskan melalui program pertukaran utang mencapai 73,6 juta euro. Masing-masing pertukaran utang melalui mekanisme penyediaan dana untuk program pendidikan tahap pertama sebesar 25,6 juta dan tahap kedua 23 juta euro, serta pertukaran utang melalui mekanisme penyediaan dana untuk program lingkungan 25 juta euro.

Seperti juga mekanisme pertukaran utang lainnya, pemerintah Indonesia harus menyediakan sejumlah dana yang digunakan untuk membiayai proyek yang disepakati bersama. Sebagai gantinya, pemerintah Jerman akan menghapuskan utang luar negeri Indonesia melalui bilateral official development assistant (ODA) sebesar dua kali lipat dari jumlah dana rupiah yang dibelanjakan untuk proyek

Sementara itu, menurut Direktur Kantor Perwakilan KfW Indonesia Jens Clausen, program pertukaran utang untuk perbaikan sarana transportasi umum Jabodetabek ini diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah urbanisasi di Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini wilayah Jabodetabek mencakup populasi yang cukup besar, yakni sebesar 21 juta jiwa. Pada 2015 nanti wilayah ini diperkirakan akan mencapai jumlah 32 juta jiwa, sehingga diperlukan sarana transportasi umum yang baik untuk memenuhi tuntutan komuter penduduk Jakarta dan sekitarnya. “Padahal, saat ini kondisi transportasi yang ada tidak bisa dikatakan baik,” kata Clausenn.

Indonesia sampai saat ini masih menggunakan rel kereta yang digunakan pada jaman penjajahan Belanda. Bahkan, sebagian kereta yang ada masih menggunakan kereta bantuan pemerintah Jerman 30 tahun yang lalu. “Jadi, jelas diperlukan perbaikan dan rehabilitasi dari sarana layanan kereta yang ada,” katanya.

Menurut Clausen, Indonesia juga memerlukan transportasi umum yang efisien dan ramah lingkungan untuk mengatasi pertumbuhan kendaraan pribadi yang menjadi sumber utama kemacetan lalu lintas.

Karena itu, dia berharap, dengan adanya pertukaran utang untuk sarana transportasi ini akan tercipta pelayanan KRL yang profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Juga terjadinya peningkatan profesionalisme pengoperasian pelayanan kereta.

“Salah satu caranya adalah dengan memisahkan pengoperasian pelayanan kereta api Jabodetabek dari pelayanan umum transportasi menjadi pelayanan yang berbasis komersial,” ujarnya.

Amal Ihsan - Tempo