Ekonomi dan Bisnis

Pemerintah Khawatirkan Pembentukan Zona Perdagangan Bebas Batam
Selasa, 10 Agustus 2004 | 13:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Perindustian dan Perdagangan Rini MS Soewandi mengatakan pemerintah khawatir jika Pulau Batam seluruhnya dijadikan daerah zona perdagangan bebas. "Nanti, daerah lain juga memintah hak yang sama dengan fasilitas di Pulau Batam," katanya dalam rapat pembahasan rancangan undang-undang kawasan perdagangan bebas Batam di Komisi Perindustrian DPR hari Selasa (10/8).

Rancangan undang-undang ini merupakan usulan inisiatif DPR untuk ditanggapi pemerintah. Namun, pemerintah sendiri juga mengajukan rancangan yang sama kepada DPR. Rapat kemarin memutuskan agar pemerintah dan DPR mencari kesamaan masing-masing usulan tersebut.

Atas kekhawatiran itu, kata Rini, pemerintah mengusulkan jika zona ini ditetapkan maka, hanya satu zona saja yang berstatus perdagangan bebas di Pulau Batam. Di pulau itu, kata Rini, ada tujuh area yang merupakan daerah industri. "Tapi, area ini baru 40 persen yang dimanfaatkan," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah berharap pembentukan zona perdagangan bebas ini diupayakan tanpa membuat daerah lain cemburu. Sejak awal tahun ini Pulau Batam menikmati fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. "Kalau fasilitas ini diberikan, Pulau Bintan juga bisa menuntut, karena disana ada kawasan berikat," katanya. Padahal, kata Rini, diberlakukan pengenaan PPN dan PPnBM masyarakat Batam-pun tidak keberatan.

Kekhawatiran serupa juga terjadi pada Menteri Keuangan Boediono. Ia khawatir pembentukan daerah perdagangan bebas ini akan memicu perpecahan Indonesia secara ekonomi. Menkeu meminta, agar pembentukan ini mempunyai resiko yang sangat kecil dengan pembuatan aturan main yang sama dengan model perdagangan bebas di dunia. "Jangan sampai, pagi-pagi kita bangun, daerah-daerah sudah pecah dari segi ekonomi," katanya.

Menurutnya, aturan yang sudah jelas akan membuat kabur batas antara daerah perdagangan bebas dengan tidak bebas. Pemerintah, katanya, sudah mensurvei contoh-contoh daerah perdagangan bebas didunia. Pemerintah dan DPR bisa mencari titik temu dalam mencari daerah bebas yang tehindar dari peraturan yang kebablasan. "Agar Batam, nantinya menjadi contoh dengan resiko yang minimal," katanya.

Bagja Hidayat - Tempo News Room