Ekbis

Reklamasi Pulau Nipa Butuh Rp 80 Miliar
Senin, 26 Juli 2004 | 18:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Reklamasi pulau Nipa membutuhkan dana Rp 80 miliar yang akan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara 2005. Saat ini, luas pulau yang terletak 4,8 mil barat laut Pulau Batam atau 5,0 mil arah barat daya Singapura, hanya seluas 2 hektar. Ditargetkan reklamasi yang akan dilakukan tahun ini menambah luas pulau menjadi 12 hektar.

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah RI Sunarno mengatakan, saat pasang luas pulau Nipa tinggal 2.000 meter persegi. Hal itu disebabkan abrasi laut dan penambangan pasir ilegal. "Kita perlu mereklamasi pulau Nipa karena saat ini terancam tenggelam sehingga akan membahayakan batas wilayah Indonesia dan Singapura," kata Sunarno saat di Jakarta, Senin (26/7).

Reklamasi akan dilakukan dengan mengambil tanah dari pulau-pulau Kaeang di sekitarnya termasuk menyedot pasir. Kemudian untuk mencegah abrasi akan dibangun pemecah gelombang (tetra pod).

Pulau Nipa yang berada di Kecamatan Nelakan Padang, Kota Batam merupakan bagaian dari gugusan pulau yang berada di bagian terluar Indonesia. Selain itu pulau ini juga berbatasan langsung dengan Singapura disebelah utara. Pulau Nipa juga tidak berpenghuni.

Selanjutnya Sunarno menambahkan, bila reklamasi tidak segera dilakukan maka pulau itu akan hilang dan batas negara Indonesia akan bergeser. Apalagi sejak penjualan pasir secara ilegal dilakukan. Paling tidak dibutuhkan Rp 80 miliar untuk mereklamasikan pulau ini.

Apabila reklamasi dilakukan, pulau ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi pantai atau sebagai tempat peristirahatan. Untuk itu, pemerintah berkewajiban membangun sarana pengamanan seperti mercusuar, yang pembangunannya sudah dimulai sejak dua bulan silam. "Untuk pengembangannya kami mengundang investor," kata Sunarno.

Rencananya, upaya reklamasi akan dilakukan di 10 daerah perbatasan lainnya di Indonesia. Tujuh daerah diantaranya berbatasan langsung dengan laut seperti pulau Sepatung yang berada di sebelah utara pulau Natuna. Sedangkan di wilayah timur Indonesia sejumlah wilayah perbatasan seperti pulau Miangas dan Tapeh juga akan mendapatkan prioritas penanganan. Kedua pulau ini berbatasan dengan Timor Leste.

Agriceli - Tempo News Room