|
Ekonomi Bisnis
Pemerintah Akan Bangun 200 Ribu Rumah Sederhana
02 Pebruari 2004
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah tahun ini berencana membangun sekitar 200 ribu rumah tipe sederhana sehat (RSH) untuk masyarakat berpenghasilan antara Rp 350 ribu sampai Rp 1,5 juta.
"Dalam hal pembiayaan, pemerintah akan membantu dengan memberikan subsidi selisih bunga," kata Syarifudin Akil, Dirjen Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah kepada Tempo News Room di Jakarta, Senin (2/2).
Saat ini, kata dia, besarnya bunga cicilan pembayaran rumah sekitar 15 persen. Besarnya bunga cicilan tersebut dinilai terlalu memberatkan para penyicil rumah. "Jumlah itu memang terlalu tinggi bagi mereka (penyicil), makanya kita subsidi dalam bentuk bunga, sehingga bunga yang harus dibayar oleh mereka sebesar 8 persen," papar Akil.
Subsidi selisih bunga tersebut, menurut dia, dapat membantu pembiayaan masyarakat berpenghasilan rendah. "Selisih pembayaran bunganya bisa mencapai Rp 7 juta, kalau dikalkulasikan secara rata-rata sekitar Rp 2,5 sampai Rp 3,4 juta," tambahnya. "Tapi besarnya subsidi selisih bunga tergantung tipe rumah."
Sementara itu, akhir pekan lalu Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno menyatakan, saat ini paling tidak sudah ada 102 kabupaten yang melakukan nota kesepahaman (MoU) untuk membangun RSH type 28 dan 36. Rencananya, pengerjaan akan dimulai bulan Maret 2004.
“Diharapkan pada tahun 2004, seluruh rakyat Indonesia sudah dapat memiliki rumah,” kata Soenarno. Seperti di Aceh, katanya, tahun ini sudah akan terbangun 10 ribu unit rumah dan dalam waktu dekat ini sudah selesai 400 unit rumah. Demikian pula di Surabaya yang akan membangun 1.000 unit rumah bagi TNI/POLRI dan di Blitar.
Pemerintah, kata Soenarno, akan membangun rumah sebanyak 200 ribu unit bagi rakyat golongan menengah. “Untuk skema pembiayaannya akan dibicarakan pekan depan dalam sidang kabinet,” ungkapnya.
Langkah lain untuk mewujudkan harapan tersebut, kata Soenarno, melalui kerja sama dengan bank sebagai penyedia kredit. Sejumlah bank telah menyatakan minat untuk menunjang kegiatan ini dan memberikan kredit konstruksi berbunga ringan serta mendorong pembentukan secondary mortgage facilities. Paling tidak untuk kebutuhan tersebut dibutuhkan dana sekitar Rp 10 triliun.
Syarifuddin Akil menambahkan, selain berencana membangun 200 ribu rumah tipe sederhana sehat, pemerintah juga berencana memberikan sertifikat untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi masyarakat yang menghuni permukiman kumuh di sekitar 10 ribu lokasi di seluruh Indonesia.
"Syaratnya, permukiman kumuh tersebut tidak menyalahi tata ruang kota," katanya. "Yang menyalahi aturan, tidak akan dibantu oleh pemerintah."
Danto - Tempo News Room
|