Ekonomi Bisnis

Pengembang Menyanggupi Bangun 150 Ribu Unit Rumah Murah
26 Januari 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno menyatakan, untuk tahun 2004 ini pihak pengembang perumahan menyanggupi membangun rumah sederhana sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama pegawai negeri sipil (PNS), sebanyak 150 ribu unit.

"Pemerintah dalam hal ini memberikan subsidi bagi pengembang untuk pembangunan rumah murah tersebut," kata Soenarno yang dikonfirmasi Tempo News Room di Jakarta, Senin (26/1) siang. Jumlah subsidi perumahan tersebut berjumlah sekitar Rp 429 miliar.

Soenarno mengakui pembiayaan rumah murah tersebut mengalami banyak kendala. "Salah satunya sulitnya kredit konstruksi yang dikeluarkan oleh perbankan," ujarnya.

Untuk menjembatani hal tersebut, katanya, pemerintah melalui Menko Kesra, Menkeu, Bank Indonesia, dan Menkimpraswil akan melakukan pembicaraan mengenai skema pembiayaan perumahan murah tersebut. "Tanggal 28 Januari mendatang kita akan duduk bersama membahas hal ini," tegasnya.

Sementara itu, pihak pengembang mengungkapkan hal senada. "Untuk tahun 2004 ini kami sanggup membangun 150 ribu unit rumah tipe sederhana sehat untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ketua REI Yan Mogi kepada Tempo News Room sebelumnya.

"Kalau pemerintah itu khusus untuk PNS, sedangkan kita (REI) secara keseluruhan dengan tipe rumah sederhana sehat," ujar Yan Mogi. Jumlah total 150 ribu rumah tersebut akan dibangun di seluruh provinsi di Indonesia.

Dari 150 ribu rumah, REI sendiri akan ikut membangun sekitar 80 ribu hingga 90 ribu unit. Rumah-rumah tersebut akan dibangun di atas tanah milik pengembang yang sudah tersedia.

"Selain itu pemda-pemda juga telah menyediakan tanah untuk membangun rumah ini," kata Yan Mogi. Dana yang tersedia untuk program pembangunan ini sekitar Rp 429 miliar. "Itu subsidi dari pemerintah," ungkapnya.

Pemerintah, menurut Soenarno, akan membantu kepemilikan rumah tersebut melalui Badan Pengelola Bantuan Perumahan (Bapertarum). Hingga saat ini, dana yang disediakan badan itu untuk pembangunan rumah PNS itu sekitar Rp 2,2 triliun.

Calon pemilik rumah, kata dia, cukup menyediakan uang muka Rp 7 juta hingga 8 juta. “Sisanya, diangsur dengan memotong uang gaji,” paparnya. “Syaratnya, gaji pegawai minimal Rp 350 ribu.”

Sedangkan untuk gaji di bawah level itu, menurut dia, perlu skema sendiri, yaitu bisa berupa bantuan pemerintah dalam bentuk bahan-bahan material. "Di samping itu, harus ada beberapa sarana yang harus kita bantu,” tutur Soenarno.

Soenarno menjelaskan, sampai saat ini jumlah PNS mencapai 3,6 juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1,5 juta jiwa di antaranya telah memenuhi syarat untuk memiliki rumah bersubsidi tersebut. “Mereka adalah yang telah memiliki masa kerja lebih dari lima tahun,” katanya.

Selain untuk PNS, Soenarno melanjutkan, pemerintah juga akan membangun 60 ribu unit rumah untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri). Proyek ini akan didanai oleh Badan Pengelola Tabungan Anggota TNI/Polri, sementara pemerintah akan memberikan subsidi dalam bentuk selisih bunga.

Dia menambahkan, TNI/Polri telah memiliki lahan yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan tersebut. "Seperti di Jakarta dan Surabaya, kebanyakan mereka telah memiliki tanahnya," ujar Soenarno.

Danto - Tempo News Room