Ekonomi Bisnis

Pemerintah Akan Hidupkan Proyek PLTN
23 Januari 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah berencana menghidupkan kembali proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Muria, Jawa Tengah. Proyek yang digagas semasa pemerintahan Presiden Soeharto ini terhenti setelah mendapat protes keras dari warga sekitar dan berbagai organisasi kemasyarakatan.

Menteri Negara Riset dan Teknologi Hatta Radjasa mengatakan, institusinya telah menyelesaikan studi menyeluruh mengenai proyek PLTN Muria. Studi yang dilakukan antara lain menyangkut analisis mengenai dampak lingkungan dan aspek sosial.

Hatta menjelaskan, rencana menghidupkan kembali pembangunan PLTN ini didasari oleh hasil pemetaan cadangan sumber daya alam di Indonesia. "Hasilnya, pada 2020 (saat krisis listrik terjadi), pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkit listrik sangat diperlukan," ujarnya di Jakarta, Rabu (21/1) lalu.

Selain itu, kata Hatta, sumber energi yang berasal dari fosil, seperti minyak dan gas bumi, batu bara, maupun air dan panas bumi akan mengalami penurunan sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Padahal, pertumbuhan dan aktivitas perekonomian akan meningkat.

Kepastian akan digulirkannya kembali rencana pembangunan PLTN Muria juga diungkapkan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi, Yogo Pratomo, Senin (19/1) lalu. Menurut dia, pembangunan PLTN yang membutuhkan waktu sekitar lima tahun ini akan segera direalisasikan pada 2011. Ditargetkan, pembangkit berkapasitas 600 megawatt itu sudah bisa beroperasi pada 2016.

Rencana pembangunan PLTN Muria telah digulirkan sejak pemerintahan Soeharto. Saat itu Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie merupakan penggagas proyek besar tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan izin atas proyek itu. Analisis dampak lingkungan untuk membangun proyek pun telah dikeluarkan dari instansi terkait. Bahkan pemerintah telah membebaskan lahan seluas 600 hektare di Jepara, Jawa Tengah, sebagai tempat pembangunan 12 reaktor nuklir pembangkit.

Masalahnya kemudian, proyek ini mendapat tentangan keras dari berbagai organisasi lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat, termasuk Abdurrahman Wahid yang saat itu menjabat Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Akibatnya, pemerintah menunda megaproyek nuklir tersebut.

Yogo menjelaskan, untuk merealisasikan proyek tersebut dibutuhkan dana sebesar US$ 9 miliar (sekitar Rp 76,5 triliun). Pencarian dana sebesar ini diakuinya tidak mudah, karena itu harus diupayakan mulai 2009.

Lebih jauh Yogo menjelaskan, pemerintah menjamin keamanan pembangkit berbahan bakar nuklir itu, terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar PLTN. Untuk itu, Departemen Energi telah bekerja sama dengan PLN, Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), serta Kementerian Riset dan Teknologi untuk melakukan studi kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Hasilnya, kata Yogo, "Proyek itu dinyatakan feasible (layak)." Hasil studi ini pun telah dibicarakan dengan departemen-departemen terkait. Karena itu, kekhawatiran akan dampak radiasi tidak perlu ada.

Menurut Hatta, jika proyek ini terealisasi, PLTN Muria akan menjadi proyek nuklir pertama di Indonesia. Namun, ia menggarisbawahi, PLTN merupakan pilihan terakhir dalam mengatasi krisis listrik di masa depan.

Terkait dengan ini, pemerintah telah menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Misalnya, secara ekonomi kompetitif dengan sumber energi lainnya, ramah lingkungan, memenuhi keamanan pekerja, dan diterima oleh masyarakat.

Syarat lainnya, pemanfaatan nuklir harus mendapat persetujuan internasional melalui International Atomic Energy Agency (IAEA). Karena itu, kata Hatta, "Jika masyarakat dan IAEA menolak, proyek PLTN bisa batal."

Sebagai langkah persiapan, Hatta mengatakan, pemerintah sedang menyusun sejumlah regulasi. Untuk itu, pihaknya menugaskan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional guna menyusun regulasi menyangkut aspek keamanan lingkungan, masyarakat, dan keamanan bagi tenaga kerja di PLTN yang akan disesuaikan dengan regulasi IAEA.

Syakur Usman/Retno Sulistyowati - Tempo News Room