Ekonomi Bisnis

Target Penerimaan Pajak BUMN Rp 38 Triliun
29 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah menargetkan peneriman pajak dari Badan Usaha Milik Negara tahun depan sebesar Rp 38-40 triliun. Jumlah ini meningkat dibanding realisasi tahun 2003 sebesar Rp 30 triliun. Peningkatan target penerimaan itu karena pajak dari BUMN akan dikhususkan dalam satu kantor pelayanan pajak dengan memakai sistem administrasi modern yang baru diresmikan di KPP BUMN Kalibata, Jakarta, Senin (29/12).

Menurut Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo, sistem pajak di BUMN ini merupakan adopsi dari sistem pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar yang berpusat di Gambir. Sistem yang memakai pembayaran secara online dan bisa dilakukan tanpa mendatangi kantor pajak itu akan melayani 310 wajib pajak BUMN.

Dengan setoran pajak Rp 30 triliun tahun ini, penerimaan pajak BUMN menyumbang 16 persen pada penerimaa pajak secara nasional. Sementara wajib pajak besar menyumbang Rp 50 triliun atau 27 persen kepada total penerimaan negara. Hadi merencanakan untuk tahun depan penerimaan pajak dari kedua sektor itu tahun depan sebesar 50 persen dari penerimaan nasional.

Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi mengatakan untuk mendukung target penerimaan pajak pemerintah itu, perusahaan-perusahaan negara harus lebih meningkatkan kinerjanya. "BUMN harus lebih terbuka, yang rugi harus menjadi untung," katanya. Ia mengakui hingga kini sebagian besar BUMN terus merugi.

Menurut Laksamana penerimaan pajak dari BUMN sekarang justru lebih banyak dibanding tahun 1990-an saat ekonomi tumbuh dengan sangat baik. Tahun-tahun itu setoran pajak dari BUMN maksimum hanya Rp 28 triliun. "Sekarang dengan ekonomi yang seret mampu membayar lebih tinggi," katanya. "Itu menunjukan korupsi makin berkurang. Jika ada yang bilang korupsi sekarang masih tinggi, dia tidak tahu data ini," kata Laksamana.

Untuk menggenjot setoran pajak itu, maka pihaknya akan semakin menggencarkan penjualan saham-saham BUMN yang dimiliki pemerintah kepada investor. "Pilihannya dua, memiliki lebih banyak saham tapi tax ratio kecil atau saham sedikit tapi tax ratio besar," katanya.

Bagja Hidayat - Tempo News Room