Ekonomi Bisnis

Kwik: Butuh Rp 613 Triliun Untuk Infrastruktur
23 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kerusakan infrastruktur di tanah air membutuhkan dana investasi untuk perbaikan sebesar US$ 72 miliar atau sekitar Rp 613 triliun. Demikian dikemukakan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie di Jakarta, Selasa (23/12).

"Rencana tersebut untuk dialokasikan selama lima tahun mulai 2005-2009," katanya.

Menurut Kwik, selama ini investasi sektor infrastruktur masih dilakukan oleh pemerintah. Sementara prediksi kemampuan investasi pemerintah dengan menggunakan angka berbagai sektor infrastruktur dalam anggaran pembangunan sebagai dana investasi untuk periode yang sama diperkirakan hanya Rp 347 triliun saja.

"Dengan demikian terjadi financial gap sebesar Rp 267 triliun atau sekitar US$ 31 miliar," kata Kwik. Menurutnya, keterlibatan swasta dalam hal ini dibutuhkan. Angka investasi tersebut, dinilainya, merupakan angka minimal.

Cakupan analisis yang dilakukan Bappenas, kata Kwik, masih terbatas pada investasi infrasatruktur yang dibutuhkan untuk menambah panjang jalan, kapasitas pembangun listrik dan jalur transmisi utama, telepon tetap dan mobile/i>, akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik.

"Angka investasi tersebut akan semakin besar apabila harus mencakup investasi untuk penambahan dan perluasan bandar udara, pelabuhan dan fasilitas pendukungnya, rel dan fasilitas kereta api, terminal angkutan, bendungan dan jaringan irigasi, serta perumahan dan fasilitas pendukungnya, seperti gorong-gorong dan jalan lingkungan," papar Kwik.

Hal tersebut dibenarkan oleh pengamat ekonomi M.Ikhsan. Menurutnya selama ini masih terdapat kesenjangan infrastruktur di berbagai sektor. "Kita membutuhkan perbaikan yang mahal di bidang ini," katanya. Di sektor infrastruktur ini, biaya yang harus dialokasikan sekitar 3-4,5 persen dari GDP (Gross Domestic Product).

Menurut Kwik, sejak Indonesia dilanda krisis lima tahun lalu, kondisi infrastruktur mengalami penurunan kualitas cukup signifikan. "Infrastruktur kita mengalami kerusakan sampai 50 persen," ungkapnya. Kerusakan pada jalur Pantura dan lintas timur Sumatera, tambahnya, dapat dijadikan refleksi bagaimana pelayanan infrastruktur yang tidak memadai.

"Hal ini malah menjadi beban tambahan terhadap mobilitas masyarakat dan biaya operasional dunia bisnis," ujarnya. Ditambahkannya, adanya krisis listrik di luar Jawa-Bali merupakan penghambat pencapaian kesetaraan tingkat kesejahteraan dengan kawasan Jawa-Bali.

Setelah lima tahun terakhir ini, kata dia, Indonesia seakan terlena dengan pembenahan lembaga keuangan yang memakan ongkos sangat mahal, bahkan saat ini belum tuntas. "Utang obligor belum sepenuhnya terbayar dan fungsi intermediasi perbankan juga belum kembali," katanya.

Danto - Tempo News Room