Ekonomi Bisnis

Impor Minyak Mentah untuk Februari 2004 Meningkat
17 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pertamina akan menambah volume impor minyak mentah untuk Februari 2004, dari 3-4 juta barel per bulan menjadi 5-7 juta barel per bulan. Penambahan itu berkaitan dengan tertundanya impor minyak untuk kebutuhan Januari.

"Impor minyak untuk Januari belum masuk," kata Deputi Bidang Pengolahan PT Pertamina (Persero), Dwi Kushartoyo, di Jakarta, Rabu (17/12). Ia memastikan, impor untuk kebutuhan Maret sudah akan normal kembali.

Selama ini, kata Dwi, Pertamina mengimpor minyak mentah dari Afrika Barat dengan alasan murah serta dan juga dari Timur Tengah sesuai kontrak jangka panjang.

Sementara itu, pendapatan negara dari Pertamina diperkirakan akan turun signifikan pada 2004 mendatang. Proyeksi dana yang masuk kas negara tahun depan hanya Rp 2,385 triliun, turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2,874 triliun.

Penurunan pemasukan ke kas negara itu disebabkan hilangnya pendapatan dari retensi yang biasanya diterima Pertamina sebagai regulator. Semenjak berubah status menjadi perseroan, pemegang regulasi diambil alih oleh Badan Pelaksana Usaha Sektor Hulu Minyak dan Gas (BP Migas).

"Penurunan pendapatan Pertamina akibat retensi yang hilang mencapai sekitar Rp 1,3 triliun tahun depan," kata Dirut Pertamina Ariffi Nawawi. Selain itu, pengurangan penerimaan kemungkinan juga disebabkan kurang optimalnya salah satu bisnis yang dilakukan.

Ia menyebutkan bisnis yang kurang optimal itu di sektor BBM dan LPG. Hingga saat ini, kata Ariffi, pemerintah masih menugaskan Pertamina untuk mendistribusikan BBM dan menjaga keamanan stok BBM nasional. Selain BBM, bisnis yang dibebankan kepada Pertamina adalah LPG. Berdasarkan UU Migas, tugas itu baru akan selesai akhir tahun 2005.

Pertamina mengaku hanya memperoleh keuntungan sedikit dalam bisnis itu. Imbalan yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi dinilai terlalu kecil. "Itu tidak betul. Pertamina telah mengurus LPG setengah mati tapi tidak ada fee-nya," kata Ariffi.

Menurut Ariffi, ketika status perseroan sudah benar-benar berjalan, hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Saat ini, Pertamina tengah melakukan pembicaraan dengan Departemen Keuangan untuk meminta dana kompensasi yang lebih besar lagi.

Meski menghasilkan keuntungan yang kecil, Ariffi memastikan pihaknya tidak akan meninggalkan bisnis itu begitu saja. Pertamina tetap akan bertanggung jawab atas keamanan stok nasional, sesuai tugas pemerintah.

Retno Sulistyowati - Tempo News Room