Ekonomi Bisnis

Privatisasi BUMN Diharapkan Selesai 2006
15 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Perusahaan BUMN diharapkan sebagian besar sudah diprivatisasi pada tahun 2006. Perusahaan negara ini juga diharapkan bisa lebih tangguh dan berdaya saing kuat secara global. "Ini baru teori, bagaimana di lapangan tergantung banyak hal," kata Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Pengembangan Usaha BUMN dalam lokakarya Kebijakan dan Program Menteri Negara BUMN, Marwah M. Diah, di hotel Wisata, Jakarta, Senin (15/12).

Semua BUMN, lanjutnya, akan diprivatisasi dengan beberapa pengecualian. Persero, yang berdasarkan undang-undang hanya boleh dikelola BUMN, tidak akan diprivatiasai. Juga, persero yang sektor usahanya berkaitan dengan pertahanan dan kemananan, diberikan tugas khusus melaksanakan kegiatan yang berkait dengan kepentingan masyarakat, dan yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam. "Tapi rincian pengecualian ini belum ada," katanya.

Proses privatisasi ini, kata Marwah, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta peran serta masyarakat. Selain meningkatkan kualitas domestik, BUMN juga mampu bersaing dalam dunia global. "Jangan jadi jago kandang," kata Marwah.

Rumusan visi inilah yang dijadikan landasan bagi seluruh perusahaan BUMN. Dengan demikian, lanjutnya, mereka bisa memperoleh untung, membayar pajak, dan membagikan laba kepada pemegang saham. Semua itu terangkum dalam master plan BUMN 2002-2006.

Kementerinan BUMN punya strartegi yang dibagi dalam tiga periode. Periode konsolidasi tahun 2002, revitalisasi tahun 2003-2004, dan pertumbuhan pada tahun 2005-2006. Langkah awal adalah upaya koordinasi dan monitoring, akselerasi penyehatan, pelaksanaan GCG, kebijakan otonomi daerah, penyusunan Undang-Undang BUMN, serta restrukturisasi dan privatisasi.

Pada periode selanjutnya, badan usaha diharapkan bisa meningkatkan harga saham, mengefektifkan manajemen, meningkatkan operasional, pelayanan dan pendapatan, pengadaan barang dan jasa, serta restrukturisasi dan privatisasi. Terakhir periode pertumbuhan pada 2005-2006. Strategi diperiode ini diarahkan pada pengembangan bisnis dan kelanjutan proses privatisasi. "Diharapkan sebagian besar BUMN sudah diprivatisasi," kata Marwah.

Marwah mengatakan perusahaan milik negara ini akan lebih tangguh jika melaksanakan reformasi budaya kerja, strategi, dan pengelolaan usaha. Reformasi bertujuan mewujudkan profesionalisme berlandaskan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan BUMN.

Selain itu, BUMN juga diharapkan bisa meningkatkan nilai perusahaan melalui restrukturisasi privatisasi dan kerjasama usaha antar BUMN berdasarkan prinsip bisnis yang sehat. "Misalnya perusahaan yang gendut dipotong," katanya. Badan usaha juga, lanjutnya, harus meningkatkan daya saing melalui inovasi dan peningkatan efisiensi untuk dapat menyediakan produk barang dan jasa yang berkualitas dengan harga kompetitif serta pelayanan yang bermutu tinggi.

Sampai 30 November, penerimaan hasil privatisasi dari Bank Mandiri mencapai Rp 2,5 triliun, BRI Rp 1,9 triliun, Indosemen Tunggal Perkasa Rp 1,15 triliun, dan Indosat US $ 25,13 juta. "Target penerimaan akan terlampaui," kata Kepala Unit Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi, Parikesit Suprapto. Target penerimaan privatisasi dalam APBN adalah Rp 6,4 triliun dan diharapkan bisa mencapai Rp 7 triliun.

Parikesit mengatakan, provatisasi belum berjalan ideal. Pemerintah, lanjutnya, masih menguasai saham 51 persen di perusahaan yang sudah diprivatisasi. "Tapi efeknya sudah bagus," katanya. Privatisasi, lanjutnya, akan membuat perusahaan lebih transparan karena banyaknya mekanisme pengawasan.

Yandi MR - Tempo News Room