Ekonomi Bisnis

Kwik: Tidak Perlu Pansus BNI dan BRI
09 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Bappenas/Menteri Negara Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie mengatakan DPR tidak perlu membentuk panitia khusus (Pansus) dan panitia kerja (Panja) untuk menyelidiki kasus pembobolan BNI dan BRI karena tidak akan mampu memberikan hasil kerja yang memuaskan.

“Yang saya dengar tapi tidak bisa saya pastikan, setiap kali ada masalah pembentukan pansus pasti disambut dengan semangat. Karena biasanya orang-orang yang merasa terancam pasti menawarkan uang,” kata Kwik usai menjadi pembicara dalam seminar tentang ketahanan nasional di gedung Bidakara, Jakarta, Selasa (9/12).

Kwik menganggap pembentukan Pansus tidak efektif karena tidak jelas tindak lanjut setelah para anggota Pansus mengetahui siapa pelaku kejahatan tersebut. Dia membandingkan dengan kasus Syamsul Nursalim, koruptor kelas kakap yang hingga kini belum bisa ditangkap Polri.

Menurut Kwik, masalah pembobolan BNI dan BRI tidak terlalu mengejutkan karena sebelumnya peristiwa sejenis banyak terjadi pada bank-bank swasta.

“Utang mereka bisa berkisar antara Rp 600-1.000 triliun. Tetapi sekarang ada pembobolan di BNI sebesar Rp 1,7 triliun. Apa itu suatu hal yang mengherankan,” kata dia dengan nada bertanya. Persamaannya, lanjut dia, adalah kekuasaan yang disalahgunakan.

Mengenai pergantian Direksi BNI atas terjadinya kasus tersebut, Kwik menganggap hal itu tidak perlu dilaksanakan karena alasannya tidak jelas. “Direksi Saifuddien (Saifuddien Hasan-red) diganti dengan alasan apa. Kalau diganti karena ikut membobol, jelas. Bahkan juga diproses hukum,” jelasnya.

Mengenai tanggung jawab untuk mengundurkan diri, Kwik menuturkan bahwa hal itu perlu dilihat apakah pengunduran diri hanya sampai tingkat direksi atau sampai ke jenjang yang lebih tinggi. “Tanggung jawab moral perlu kesadaran dari masing-masing pihak,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi IX DPR memberikan usul kepada pemerintah agar dibentuk Pansus untuk menyelidiki kasus pembobolan BNI. Tetapi belum diketahui respon dari pemerintah.

Diah A Chandraningrum - Tempo News Room