Ekonomi Bisnis

Pemerintah akan Perketat Pengawasan Perbankan
04 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan memperketat sistem pengawasan perbankan nasional menyusul kasus pembobolan BRI dan BNI. Selain itu peningkatan moral karyawan juga akan terus diupayakan.

Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi di gedung utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (4/12), mengatakan rentang pengawasan bank pemerintah selama ini terlalu besar yang mengakibatkan peluang untuk terjadinya kasus kebobolan juga besar.

Karena itu, Laksamana meminta dilakukan efisiensi, tidak hanya melalui manajemen yang handal dan profesional, melainkan juga memiliki moral yang tinggi. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, tetapi harus ada pembudidayaan manajemen yang profesional secara bertahap.

Laksamana mengungkapkan hal itu menanggapi kasus pembobolan di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) yang menyebabkan kerugian sekitar Rp 294 miliar. Dari jumlah itu, bank baru berhasil menarik sebesar Rp 31 miliar.

Peristiwa pembobolan yang terjadi di kantor cabang BRI Senen dan dua kantor cabang pembantu di Surya Kencana, Bogor, dan Tanah Abang, Jakarta, itu melibatkan oknum karyawannya.

Laksamana mengatakan kasus kejahatan di perbankan sulit dicegah bila ada orang dalam yang terlibat. Karena itu, katanya, peningkatan moral karyawan harus diupayakan. Selain itu diperlukan pula kepastian hukum.

"Mereka berani melakukan itu karena tidak ada tindakan yang tegas selama ini," kata Laksamana. Karena itu, ia meminta tindakan tegas harus dilakukan terhadap siapapun pelaku kejahatan perbankan. Bila tidak ditindak tegas, menurutnya, kejadian serupa bisa terulang lagi.

Kasus BRI, menurut Laksamana, sedikit berbeda dengan kasus pembobolan di BNI. Manajemen BRI telah mengetahui lebih dulu sehingga bisa melakukan tindakan pengamanan lebih lanjut.

Menurutnya, resiko kegiatan perbankan memang selalu ada, tidak hanya kemungkinan terjadinya pembobolan tetapi juga kemungkinan kasus lain. Karena itu semua pihak harus terus belajar mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Sistem pengawasan juga harus diperketat.

Sementara itu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie mengaku tidak heran atas peristiwa penggelapan dana yang terjadi di BRI. "Karena hampir semua lapisan masyarakat Indonesia sudah sakit KKN semua," kata dia.

Ia bahkan mengatakan tidak menutup kemungkinan kasus serupa akan terjadi lagi. Namun ia tidak bersedia menyebutkan di bank mana kemungkinan itu akan terjadi.

Indikasi atas kemungkinan tersebut, kata Kwik, didasarkan atas kemudahan masyarakat untuk memperoleh kredit dari bank selama yang bersangkutan bersedia memberikan fee. Ia menyesalkan pemerintah yang belum mengambil sikap tegas atas peristiwa itu.

Retno Sulistyowati - Tempo News Room