Ekonomi Bisnis

Merger BUMN Konstruksi Tidak akan Optimal
21 November 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi menilai rencana merger diantara mereka tidak akan menciptakan optimalisasi usaha. Pasalnya, dalam bisnis jasa konstruksi yang lebih diutamakan adalah pengalaman dan keahlian, bukan skala usaha.

?Dalam jasa konstruksi merger kurang relevan. Apalagi kultur antar perusahaan juga berbeda-beda,? kata Direktur Utama PT Wijaya Karya, Sutjipto, usai rapat dengan Komisi Perhubungan, Telekomunikasi dan Prasarana Wilayah DPR di gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (27/2).

Berdasarkan master plan pengembangan BUMN, pemerintah berniat melakukan merger dan privatisasi beberapa BUMN jasa konstruksi tahun ini. Menurut Sutjipto, pada masa Meneg BUMN Tanri Abeng, pernah dilakukan kajian merger sembilan BUMN jasa konstruksi yang dikerjakan oleh Boston Consulting. Menurut kajian itu, BUMN jasa konstruksi akan dimerger menjadi empat perusahaan. Namun rencana itu tidak berlanjut.

Menurutnya, yang paling cocok diterapkan pada BUMN jasa konstruksi adalah penggabungan usaha melalui kerja sama operasi. Artinya, kerja sama hanya terbatas pada satu proyek tertentu saja. ?Tapi kalau mau diprivatisasi, kerjakan saja perusahaan per perusahaan,?katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama PT Hutama Karya Sudarsono Hardjo Soeratno. Menurutnya, merger BUMN jasa konstruksi akan menimbulkan masalah baru. Di antaranya, menurunnya peluang untuk mendapatkan kontrak pekerjaan, terutama pada era pasar bebas, di mana perusahaan kontraktor asing bebas beroperasi di Indonesia. Selain itu, merger akan memerlukan penyesuaian cukup lama.

Mengenai persaingan dengan perusahaan konstruksi asing berskala besar, Sutjipto mengakui hal tersebut sebagai satu masalah. Namun dia menyayangkan sikap pemerintah yang dianggapnya kurang memiliki niat untuk mengembangkan BUMN konstruksi. ?Kalau punya niat, kasih kesempatan BUMN kosntruksi untuk mengerjakan proyek-proyek besar. Kalau punya pengalaman, pasti kami mampu bersaing,? katanya.

Dalam rapat itu, Komisi Perhubungan meminta BUMN konstruksi untuk membuat kajian merger dan privatisasi masing-masing perusahaan. Menurut Sutjipto, kesembilan BUMN telah sepakat untuk segera menunjuk satu konsultan independen untuk membuat kajian tersebut. ?Paling tidak butuh waktu enam bulan untuk mengerjakan itu,? katanya.

Menanggapi soal merger dan privatisasi BUMN konstruksi anggota Komisi Perhubungan DPR, Akhmad Muqowam meminta pemerintah dan BUMN konstruksi untuk berhati-hati mengambil keputusan. ?Jangan sampai nanti kita menyesal, setelah ambil keputusan,? katanya. Komisi Perhubungan akan menunggu hasil kajian itu sebelum mengambil keputusan soal merger dan privatisasi BUMN konstruksi.

Saat ini, ada sembilan BUMN yang bergerak dalam jasa konstruksi. Antara lain, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, PT Istaka Karya, PT Berantas Abipraya. Tahun lalu Hutama Karya mencetak laba Rp 22,6 miliar, Waskita Karya untung Rp 20,6 miliar, Wijaya Karya laba Rp 44,2 miliar, Istaka Karya laba RP 8 miliar dan Berantas Abipraya laba Rp 4,1 miliar.

Sapto Pradityo - Tempo News Room