Ekbis

Departemen Energi Minta Kepmen Kelautan No. 67/2002 Dikaji Ulang
14 November 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen energi dan sumber daya mineral meminta departemen perikanan dan kelautan mengkaji ulang Keputusan Menteri No. 67 tahun 2002.

Pasalnya, dalam keputusan yang merupakan hasil revisi keputusan menteri No. 41 tahun 2000 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil, tidak memasukkan pertambangan sebagai sektor yang diijinkan. "Keputusan menteri itu tidak jelas bahasannya," kata salah satu staf departemen ESDM yang enggan disebut namanya kepada Tempo News Room di Jakarta, Jum'at (14/11). Dia menyebutkan batasan tentang pulau-pulau kecil itu masih rancu. "Di salah satu ayat tertulis 2.000 km2 tapi di bahasan lain tertulis angka-angka lain. Itu akan bingung pembacanya," katanya.

Selain hal tersebut, di pembahasan lain disebutkan bahwa izin industri bagi perusahaan pertambangan tetap akan berlaku. Namun di pasal lain pada keputusan yang sama mengatakan, izin industri tersebut akan dikaji ulang. "Ini kan kontradiktif," Ujarnya berang. Menurutnya, hal tersebut dapat mengancam arbitrasi internasional.

Menurut staf departemen ESDM tersebut, kontrak dengan sekitar 124 perusahaan pertambangan telah ditandatangani pemerintah dan perusahaan pertambangan sebelum dikeluarkannya keputusan menteri tersebut. "Kami hanya menjalani kontrak-kontrak yang lemah," katanya

Dhian N. Utami/TNR