TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah saat ini lebih berkonsentrasi untuk mengatasi kemungkinan terjadinya gejolak harga kebutuhan pokok mendekati hari raya. Akibatnya, kebijakan penetapan kuota impor beras masih belum selesai dibicarakan hingga kini. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog Widjanarko Puspoyo, sebelum rapat dengar pendapat dengan komisi III DPR di gedung MPR/DPR Jakarta, Selasa (11/11).
Meski begitu, menurut Widjanarko, pihaknya bersama-sama departemen terkait akan berupaya pengaturan pembatasan kuota sudah selesai sebelum masa panen tiba. “Jumlah kuotanya berapa saya belum tahu, karena pembicaraan belum termasuk masalah teknis,” katanya.
Namun semua instansi pemerintah, kata Widjanarko, telah sepakat perlu adanya intervensi untuk melakukan pengaturan terhadap masuknya beras-beras impor ke dalam negeri. “Teknisnya itu yang sekarang sedang kami atur,” kata Widjanarko yang hobi main layang-layang ini.
Sebenarnya, ini seharusnya sudah diatur lebih awal supaya pemerintah dapat mengatur laju beras-beras impor. Menurut Widjanarko, ini menjadi penting agar jangan sampai kebijakan Indonesia berlawanan denagn kebijakan dunia. “Karena itu, pemerintah tidak bisa secara emosional langsung melakukan penutupan pelabuhan ataupun melakukan hambatan tarif yang berlebihan,” kata Widjanarko.
Kebijakan yang diambil tanpa mempertimbangkan tatanan masyarakat dunia itu bisa membuat Indonesia memiliki kebijakan yang kontraproduktif denagn negara lain. “Meski kami lebih berkonsentrasi pada kesatabilan harga menjelang hari raya, saat ini tim interdepartemen terus memahas permasalahan kuota impor beras secara teknis,” ujarnya.
Sekarang tinggal bagaimana subyektifitas pemerintah melihat persoalan ini. “Bagaimana prinsip-prinsip pengaman anproduksi dan petani bisa diimplementasikan melalui cara-cara yang lebih elegan. Inilah yang harus lebih diperhatikan,” kata Widjanarko.
Anastasya - Tempo News Room
