TEMPO Interaktif, Jakarta:Empat Badan Usaha Milik Negara mengalami kerugian Rp 17,092 triliun selama kurun 1998 sampai pertengahan 2003. Hal ini terungkap dalam pengumuman hasil audit empat perusahaan negara itu di Departemen Keuangan Jakarta, Jumat (7/11).
Empat BUMN itu adalah PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan PT Taspen (Persero). Menurut Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Darmin Nasution, yang membacakan hasil audit, kerugian itu sebabkan oleh faktor-faktor dari dalam masing-masing perusahaan.
PT Dirgantara merugi sebesar Rp 7,253 triliun dengan potensi kerugian per tahun sebesar Rp 1,06 triliun. Kerugian ini disebabkan oleh terhentinya proyek pembuatan pesawat terbang N-250 karena terhenti pendanaan juga terbatasnya pasar global untuk pesawat ini. Di sisi lain proyek yang sudah berjalan tak mungkin mengembalikan investasi yang sudah ditanamkan.
Sedangkan PT Kereta Api merugi sebesar Rp 2,599 triliun selama lima tahun. Sumber utama kerugian, kata Darmin, terdapat pada unit usaha kereta kelas ekonomi. "Ini karena banyak penumpang tak bayar karcis," katanya yang disambut tawa wartawan. Jumlah karyawan yang membludak juga menjadi pemicu perusahaan rugi jika dibanding dengan produktivitas yang masih kecil.
PT Pupuk Sriwidjaja merugi Rp 5,130 triliun. Kerugian ini, papar Darmin, bersumber pada tak efesiennya pabrik memanfaatkan gas yang dipasok dari Pertamina. Penjualan pupuk urea di bawah harga pasar internasional juga menjadi penyebab kerugian siginifikan PT Pusri.
Sementara PT Taspen selama lima tahun rugi Rp 2,110 triliun. Kerugian ini disebabkan program penyertaan dana pensiun langsung selama 1998-2003 tidak menghasilkan pendapatan sementara biaya operasional sangat tinggi.
Hasil audit itu, kata Darmin, akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada BUMN bersangkutan dan pemerintah untuk mencegah inefesiensi di masa depan. Rekomendasi dibagi dalam jangka pendek, panjang, dan sangat segera untuk dilakukan.
Rekomendasi segera untuk Dirgantara adalah mengurangi jumlah karyawan dan menjual unit usaha dan aset berlebih.Untuk PT Kereta direkomendasikan memperketat dan mencegah kehilangan pendapatan karena penumpang tak berkarcis. Memaksimalkan jaringan distribusi Pusri agar pupuk tersalur lebih optimial. Kepada PT Taspen pemerintah merekomendasikan agar perusahaan membuat strategi penyertaan langsung program pensiun agar memperoleh keuntungan investasi.
Hasil audit ini juga menjadi rekomendasi pada pemerintah untuk membuat regulasi yang menunjang kinerja perusahaan. Regulasi itu akan dilakukan oleh masing-masing departemen yang membawahi setiap perusahaan negara itu.
Menurut Darmin keempat perusahaan punya potensi rugi pada tahun-tahun mendatang. Potensi kerugian itu, katanya, bisa dicegah jika masing-masing BUMN tidak mengulang inefesiensi selama ini dan mempraktekan standar praktek perusahaan sejenis di dunia. Jika cara itu dijalankan, katanya, perusahaan justru akan mendulang nilai keekonomisan dan keuntungan.
Audit ini merupakan program yang tertuang dalam Letter of Intent Dana Moneter Internasional yang dilakukan sejak 1999. Dalam Paket Kebijakan Paska IMF, audit BUMN masih tetap dicantumkan.
Bagja Hidayat - Tempo News Room
