TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Pertamina tetap meminta perlakuan khusus pemerintah untuk mengelola blok migas Palmerah, di Jambi, yang saat ini tengah dalam tender.
Dirut Pertamina Ariffi Nawawi di Jakarta, Jumat (7/11), mengatakan, permintaan perlakuan khusus itu wajar diberikan kepada perusahaan negara. "Saya kira di luar negeri pun tak ada yang memperlakukan perusahaan negaranya tidak istimewa,” kata Ariffi," Ia mencontohkan Petronas di Malaysia dan Petrochina di Cina. Kedua perusahaan prtambangan itu juga diberikan perlakuan khusus oleh pemerintahnya masing-masing.
Menurut Ariffi, memang belum ada peraturan baku yang mengharuskan pmerintah memberi keistimewaan kepada BUMN. Justru hal itu yang akan ditata, katadia, bagaimana caranya supaya Pertamina mendapatkan keistimewaan dibandingkan swasta.
Seperti diberitakan, pemerintah sedang menawarkan delapan blok pertambangan. Salah satunya, blok Palmerah, yang diminati oleh sekitar delapan investor, termasuk Pertamina. Ariffi berharap, pemerintah menunjuk Pertamina untuk mengelola lapangan tersebut, daripada diberikan kepada swasta.
Pertamina, menurut Ariffi, sangat meminati blok tersebut karena memiliki kandungan minyak sekaligus gas bumi. Pengolahan gas diminati karena di situ terdapat jaringan pipa gas trans ASEAN, yang bisa digunakan untuk menyalurkan gas langsung ke konsumen. Untuk itu, Pertamina telah memasukkan penawaran tender untuk memperebutkan blok Palmerah. Ariffi mengatakan, pihaknya menawarkan program kerja yang bagus bagi pemerintah di blok itu.
Ariffi yakin, perlakuan khusus itu tidak akan menimbulkan kecemburuan swasta. Menurutnya, tidak ada satu pun perusahaan swasta yang cemburu dengan perusahaan negara. "Ini perusahaan negara, harus digarisbawahi," katanya.
Kendati demikian, Pertamina tidak akan kecewa seandainya pemerintah tidak mengabulkan permintaan tersebut. Sebagai persero, Pertamina sanggup berkompetisi. "Prinsipnya, sebagai perusahaan negara kami tidak ingin merugikan negara," ujarnya.
Atau, katanya, Pertamina juga menerima seandainya pemerintah memberikan 50 persen pengelolaan blok Palmerah, dan sisanya diberikan kepada swasta.
Retno Sulistyowati/Tempo News Room
