TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ariffi Nawawi mengungkapkan, stok bahan bakar minyak nasional dalam kondisi gawat. Sebab, stok yang dipatok untuk 24 hari itu tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat di masa datang. Sementara PT Pertamina (Persero) tidak bisa membangun depo-depo baru untuk menambah stok BBM tersebut.
“Idealnya BBM nasional distok untuk 50 hari. Negara-negara maju seperti Jepang, stok nasionalnya mencapai tiga bulan," kata Ariffi.
Ariffi mengakui, Pertamina sulit menyimpan stok BBM untuk 50 hari karena tidak adanya depo-depo baru. Perseroan tidak punya cukup dana untuk membangun depo-depo baru. “Soalnya, hampir seluruh keuntungan persero disetorkan ke kas negara,” ujarnya.
Menurut data Pertamina, tahun ini konsumsi BBM domestik 60,92 juta kiloliter dengan produksi kilang hanya 42,02 juta kiloliter. Sisanya diperoleh dari produk impor. Tahun depan diperkirakan konsumsi naik menjadi 63,25 juta kiloliter, sementara produksi kilang 44,71 juta kiloliter. Sementara 2005, konsumsi BBM akan meningkat menjadi 65,46 juta kiloliter dengan produksi kilang naik sedikit 45,04 juta kiloliter. Proses produksi BBM dilakukan di tujuh kilang Pertamina dengan kapasitas total sekitar 1 juta barel per hari. Sedangkan pendistribusian BBM dilakukan oleh 174 depo Pertamina.
Berdasarkan undang-undang migas, stok nasional BBM menjadi tanggung jawab Pertamina sebagai satu-satunya badan usaha milik negara di sektor migas. Selama ini, Pertamina menyebut stok BBM nasional adalah kesediaan BBM untuk 22-25 hari.
Ariffi mengatakan, saat ini Pertamina sedang merencanakan membangun depo-depo baru seperti di Indramayu (Jawa Barat), dan Tuban (Jawa Timur). Namun, penambahan dua depo baru itu tidak menjadikan volume stok nasional cukup untuk 50 hari. Dengan depo baru itu, stok nasional hanya bisa bertambah untuk 6 hari menjadi 30 hari. Pasalnya, kebutuhan konsumen jauh lebih tinggi ketimbang penambahan dua depo itu.
“Supaya stok nasional bisa ditambah,” tutur Ariffi, “Pembangunan depo ini seharusnya melibatkan swasta lokal maupun asing. Tidak sepenuhnya dari Pertamina.”
Apalagi, ujarnya dia menambahkan, ketentuan migas yang baru memang sudah memberikan peluang bagi swasta untuk menanamkan modalnya di sektor migas baik di kegiatan hulu maupun hilir.
Ariffi yakin para perusahaan swasta sebenarnya mau diajak kerja sama dengan Pertamina untuk membangun depo-depo. Sepanjang menguntungkan, perseroan juga akan menanggapi kemungkinan kerja sama tadi. “Saya tidak mau membangun proyek tanpa menguntungkan Pertamina,” kata dia.
Perseroaan sendiri, menurut mantan Direktur Pengolahan Pertamina ini, berpandangan bahwa sektor hilir migas harus diperkuat. Kegiatan usaha hilir yang akan diperkuat adalah pengolahan dan distribusi. Untuk distribusi BBM, Pertamina akan bekerja sama dengan investor lokal. “Kerja sama distribusi ini juga berlaku pada kerja sama pipanisasi gas,” tutur Ariffi.
Syakur Usman -- Koran Tempo
