Ekonomi Bisnis

LSM: Pemerintah Harus Sosialisasikan Agenda WTO
07 November 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah harus mensosialisasikan agenda-agenda World Trade Organization (WTO) kepada masyarakat dengan jelas dan transparan. Upaya itu harus dilakukan untuk mendorong pencerahan publik bahwa agenda-agenda WTO itu tidak selalu mendatangkan keuntungan publik.

”Bahkan, kalau tidak diantisipasi justru akan mendatangkan kerugian pada masyarakat,”kata Koordinator Nasional Koalisi Penentang World Trade Organization (WTO) Roman N Lendong usai acara diskusi publik bertajuk "Pertanian Indonesia Pasca KTM V Cancun Mexico" di Jakarta, Jumat (7/11) sore.

Menurutnya, bergabungnya Indonesia di WTO itu bukan semata-mata urusan pemerintah, tapi urusan masyarakat luas. Tapi, selama ini terjadi reduksi persoalan, urusan WTO dianggap hanya monopoli pemerintah. “Tidak disosialisasikan kepada publik, sehingga publik tidak mengetahui detai persoalan WTO ini,” katanya.

Padahal, kata dia, pemerintah mempunyai akses informasi yang sangat banyak. “Mereka yang melakukan perundingan, membuat desain kebijakan. Itu semua tidak disosialisasikan ke publik,” katanya.

Lebih lanjut, Roman mengatakan, pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan untuk bergabung di WTO. “Apakah itu memang aspirasi masyarakat ataukah sekedar solidaritas G to G, antar pemerintah,” katanya.

WTO itu, menurutnya, hendak menghilangkan peran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. “Kemudian, kenapa justru peran WTO itu diambil alih pemerintah. Itu kan kontradiktif,” katanya.

Putri Alfarini - Tempo News Room