Ekbis

Pemerintah Akan Menggelar RUPS BNI
03 November 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Rencananya, pemerintah akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mengganti beberapa pimpinan yang diduga terlibat pembobolan rekening BNI dalam kasus Letter of Credit (L/C) senilai Rp. 1,7 triliun. "Pergantian direksi sesuai dengan laporan yang kita terima, siapa yang terlibat dan siapa yang bertanggung jawab,? kata Laksamana Sukardi, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Jakarta, Senin (3/11). Sayangnya, Laksamana belum bisa memastikan kapan pelaksanaan RUPS itu.

Walau demikian, kata Laksamana, pemerintah tidak akan sembarangan menuduh keterlibatan para direksi dalam kasus L/C kasus, tanpa bukti. "Tidak bisa kita pukul rata," katanya. Untuk itu, pemerintah sebagai pemilik bank, masih menunggu laporan Komisaris Dewan Pengawas BNI, untuk mengetahui secara pasti siapa siapa saja yang terlibat. "Bukan saja dipecat, yang terlibat juga akan diproses secara hukum," katanya lagi.

Saat ini, pemerintah juga mengajukan tambahan deputi di bidang perbankan pada BNI. Bank Indonesia (BI), sebagai pengawas perbankan, dimintakan kerja samanya. "Kita juga minta BNI di audit BPK dan BPKP," kata Laksamana.

Danto - Tempo News Room