PLN akan Membayar Tunggakan Pajak
28 Oktober 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Perusahaan Listrik Negara akan memenuhi kewajibannya atas tunggakan pajak senilai Rp 11 triliun. Perseroan akan melunasinya dengan pola pembayaran secara bertahap. Hal ini disampaikan Dirtektur Utama PLN Eddie Widiono di sela-sela diskusi publik tentang kelistrikan di Jakarta, Selasa (28/10).

Ia memastikan biaya untuk membayar pajak telah dianggarkan dalam perusahaan. "Kalau sudah dianggarkan pasti akan dibayar. Kalau pun belum ditransfer, pasti kami tidak akan lari," katanya.

Tunggakan pajak PLN Rp 11 triliun itu merupakan pajak pertambahan nilai (PPN) perseroan. Ini berkaitan dengan revaluasi aset PLN yang menunjukan peningkatan nilai aset hingga hampir tiga kali lipat, dari Rp 68 triliun menjadi Rp 197 triliun. Berdasarkan peraturan perusahaan yang mengalami kenaikan nilai keekonomian harus membayar PPN.

PLN meminta keringan atas kewajiban pajak yang dianggap memberatkan itu. Alasannya, pembatalan kenaikan tarif dasar listrik tahap keempat Oktober lalu menyebabkan perubahan kemampuan keuangan PLN. Namun, permintaan itu ditolak Departemen Keuangan.

Eddie mengaku belum mendengar informasi tentang penolakan itu. Kalaupun penolakan memang sudah dikeluarkan, ia justru heran. "Kami belum mengajukan," kata dia. Sejauh ini, PLN baru melontarkan wacana itu kepada publik.

Retno Sulistyowati - Tempo News Room