Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Ekbis

Pengusaha Ragukan Komitmen Pemerintah dan DPR.
23 Oktober 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Salah seorang Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Sofyan Wanandi, menyatakan, pengusaha meragukan komitmen pemerintah dan DPR dalam menjalankan Inpres No. 5 tahun 2003 tentang kebijakan ekonomi pasca IMF. "Masalahnya nanti tahun 2004, semua orang akan sibuk dengan dirinya sendiri dan Pemilu," katanya di Jakarta, Kamis (23/10).

Para pengusaha, kata Sofyan, selama ini lebih menaruh perhatian terhadap keseriusan pemerintah dan subtansi dari kebijakan ekonomi pasca IMF, atau yang dikenal dengan white paper tersebut. "Kalau soal pelaksanaan dari matriks rencana tindakan, itu kan sudah ada di monitoring dari pemerintah," ujarnya.

Dalam pandangan Sofyan, pihak pengusaha sebenarnya lebih menaruh perhatian terhadap upaya pemulihan sektor riil dan penciptaan kebijakan fiskal dan moneter yang dapat membantu pulihnya iklim investasi. Sebab, upaya upaya pemulihan sektor ini justru yang paling ketinggalan dibanding kondisi perbaikan kondisi keuangan negara dan moneter. "Padahal perbaikan sektor ini akan diharapkan menyerap tenaga kerja," ujar Sofyan dengan mimik muka serius.

Tim monitoring white paper yang dibentuk Kadin, menurut Sofyan, banyak menaruh perhatian terutama dalam upaya penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. "Misalnya seperti kebijakan revisi UU Perpajakan dan masalah otonomi daerah," ujarnya.

Dalam revisi UU Perpajakan, kata Sofyan, para pengusaha sebenarnya ingin mengetahui berapa besar perubahan tersebut berpengaruh terhadap penciptaan iklim investasi. "Apakah akan ada perubahan yang siknifikan atau hanya perubahan yang setengah-setengah," katanya.

Selain itu, masalah penciptaan UU investasi yang terintegrasi dan otonomi daerah juga menjadi perhatian khusus dunia usaha. Selama ini, para pengusaha merasa bahwa dengan diberikannya kewenangan kepada kepala daerah, justru menambah high cost economy karena mereka berlomba-lomba membuat peraturan dan pajak baru. "Mereka menjadi raja kecil," ujarnya.

Amal Ihsan - Tempo News Room

Kirim Komentar   | Baca Komentar

 

 

dibuat oleh danendro : Radja
Berita Terkait

 
Berita ekbis Lainnya

Pinjaman Tertunda Diperkirakan US$ 100 Juta
(Rabu, 28/04/2004 | 19:19 WIB)
Dirut BRI: Perbankan Komit Bantu Usaha Kecil
(Rabu, 28/04/2004 | 15:43 WIB)
Deptan: Perlu Dibentuk Dewan Ayam
(Rabu, 28/04/2004 | 15:28 WIB)
Ratusan Peternak Demo Kenaikan Harga Pakan
(Rabu, 28/04/2004 | 14:45 WIB)
Dana Bagi Pengusaha Mikro Sudah Cair
(Rabu, 28/04/2004 | 14:09 WIB)
Menko Ekuin : Dana Kemiskinan Mencapai Rp 18 Triliun
(Rabu, 28/04/2004 | 13:46 WIB)
PNM Salurkan Dana Pembiayaan UKM Rp 4 Triliun
(Rabu, 28/04/2004 | 10:39 WIB)
Pendapatan PT. Tempo Inti Media Naik
(Selasa, 27/04/2004 | 19:33 WIB)
Prudential Khawatirkan Nasib Nasabah
(Selasa, 27/04/2004 | 19:06 WIB)
Harga Minyak Mentah Diusulkan US$ 22-25
(Selasa, 27/04/2004 | 13:19 WIB)

Index Berita





 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data