TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan mengumumkan penerbitan obligasi dalam negeri sebesar Rp 5,7 triliun pada bulan Oktober ini.
Demikian dinyatakan Menteri Keuangan Boediono pada acara diskusi mengenai Inpres No 5 Tahun 2003 yang diadakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Rabu (22/10) siang.
Walaupun demikian, kata Boediono, belum dapat dipastikan bahwa penerbitan obligasi ini juga akan dilaksanakan pada bulan yang sama. “Kalau penerbitannya belum tahu, tetapi pengumumannya pada bulan ini,” katanya kepada wartawan.
Boediono sendiri yakin bahwa pasar akan dapat menyerap obligasi ini. Menurutnya, perhitungan akan daya serap pasar juga telah menjadi pertimbangan utama pemerintah ketika menerbitkan obligasi tersebut. Hal ini mulai dari waktu penerbitan sampai nominal obligasi yang bersangkutan. “Makanya jumlahnya juga sebenarnya belumpasti. Masih harus dilihat lagi segala sesuatunya,” ujar Boediono.
Penerbitan obligasi ini, kata Boediono, merupakan bagian dari upaya memperkecil defisit APBN 2004 yang mencapai 1,2 persen atau sekitar Rp 24 triliun. Penerbitan obligasi dalam negeri diharapkan akan dapat mencapai 1,4 persen dari PDB. “Sementara obligasi luar negeri, hanya kita harapkan dapat mencapai 0,2 persen,” ujarnya.
Sejak keluar IMF, kata Boediono, otomatis Indonesia tidak lagi mendapat bantuan dana untuk menutup anggaran dari negara-negara donor. Untuk itulah dicarikan beberapa sumber pengganti seperti optimalisasi penerimaan pajak, privatisasi BUMN, penjualan asset yang ada di BPPN dan penerbitan obligasi baik di dalam dan luar negeri.
Sementara dari sisi belanja atau pembiayaan, kata Boediono, pemerintah terus berupaya agar pengeluaran pembayaran utang luar negeri yang mencapai 2,2 persen dari APBN dapat terus dikurangi. “Walaupun memang dengan penerbitan obligasi dalam negeri, terdapat pembiayaan tambahan tetapi jumlahnya tidak besar yakni hanya mencapai 0,9 persen,” katanya.
Amal Ihsan/TNR
