Ekonomi Bisnis

Faisal Basri: Pemerintah Gagal Tarik Aset Konglomerat
22 Oktober 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai rencana pemerintah untuk menaikkan nilai obligasi internasional dari US$ 400 juta menjadi sekitar US$ 1 miliar, merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam menarik aset-aset konglomerat yang tidak jelas.

“Padahal ada Rp 500 triliun lebih aset yang tidak bisa dijelaskan tercecer di mana-mana. Di mana pemerintah tidak giat memburu harta tersebut,” katanya, kepada pers seusai menjadi pembicara diskusi panel investasi Corfina Capital di Hotel Mid Plaza, Rabu (22/10).

Jika penerbitan obligasi internasional adalah dalam rangka upaya untuk menutup defisit APBN, katanya, defisit ABPN itu sendiri bisa ditutup dengan aset-aset konglomerat yang tidak jelas tersebut. Penertiban obligasi hanya akan menambahkan beban karena bunganya dibayar dengan membebani rakyat.

Faisal menjelaskan, obligasi internasional yang dikeluarkan dalam bentuk dolar memiliki beberapa resiko. Tingkat exposure yang semakin hari semakin tinggi, risiko fluktuasi nilai tukar mata uang dan risiko suku bunga.

Mengenai alasan pemerintah yang mengatakan kenaikan nilai obligasi merupakan demand dari investor asing, Faisal berkomentar, hal ini tidak mengherankan karena memang obligasi kita banyak diminati oleh investor asing.

“Karena kita memberikan mereka diskon yang tinggi,” ujarnya. Diskon tinggi ini, katanya, berkaitan dengan masih rendahnya rating obligasi kita menurut Standard&Poors untuk luar negeri B- dan untuk dalam negeri B.

Faisal membandingkan dengan Brasil yang rating-nya berada jauh di atas Indonesia BB+. Brasil dengan rating tersebut memberikan diskon senilai 3 persen untuk obligasinya. “Kita yang berating B- berapa harus kasih diskon, belum lagi premium risk yang harus kita bayarkan,” ia mempertanyakan.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu Kepala Pusat Manajemen Negara Fuad Rahmani mengatakan, hasil road show pemerintah di beberapa negara menunjukkan adanya minat investor yang tinggi terhadap obligasi negara. Oleh karena itu, pemerintah berencana akan mengusulkan kepada DPR untuk meningkatkan nilai obligasi internasional dari US$ 400 juta menjadi sekitar US$ 1 miliar.

“Kita minta diberikan kemungkinan untuk bisa menerbitkan lebih besar (obligasi internasional) karena kondisi pasar yang sedang baik, rating yang baik, juga segi demand yang baik,” ujarnya. Fuad juga menjelaskan, rencananya obligasi pemerintah akan diarahkan penggunaaanya untuk APBN.

Fitri Oktarini - Tempo News Room