Ekonomi Bisnis

Pemerintah Bersedia Turunkan Harga LNG ke Jepang
14 Oktober 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mengakui tingginya harga gas alam cair untuk Jepang, dan bersedia bernegosiasi ulang.

Kepala Badan Pelaksana Bidang Hulu dan Minyak dan Gas (BP Migas), Rachmat Soedibyo, di Jakarta, Selasa, (14/10) mengatakan dalam proposal penawaran ke Jepang Pemerintah memang sengaja memasang harga tinggi. Namun, ia tidak bersedia menyebutkan berapa besarnya harga yang dimaksud. “Sekitar US $ 3 per mmbtu,” kata dia.

Seperti diberitakan, pemerintah Jepang meminta Indonesia untuk menurunkan harga jual gasnya. Rencananya, negara itu akan mengimpor 12 juta ton gas per tahun. Bila ada kesepakatan, pengiriman akan dilakukan pada tahun 2010.

Menanggapi permintaan Jepang itu, Rachmat mengatakan bahwa harga yang ditawarkan Indonesia itu bukanlah harga mati. Artinya, kedua pihak masih bisa melakukan negosiasi lagi. “Itu permintaan yang biasa dari pembeli,” katanya.

Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Jepang untuk membicarakan kerja sama jual beli LNG. Rencananya, pertemuan akan digelar di Tokyo awal November mendatang. Di situ akan dibahas, mengenai hal-hal yang belum disepakati dalam jual beli gas, termasuk masalah harga. Pemerintah akan diwakili oleh BP Migas, dan didampingi oleh pejabat Pertamina.

Rachmat menegaskan, pemerintah bersedia menurunkan harga gasnya sesuai dengan patokan harga minimum yang telah ditetapkan. Tetapi, ia tidak bersedia mengatakan, apakah patokan yang digunakan adalah harga penjualan gas Indonesia ke Fujian. “Rahasia perusahaan. Kan ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan,” kata dia.

Indonesia memiliki sejumlah pesaing, seperti Perusahaan Gas asal Rusia, Sakhalin, Tras Gas dari Qatar, danAustralian Gas dari Australia. Namun, pemerintah optimis bisa memenangkan tender gas di Jepang itu. Rachmat mengatakan Indonesia memiliki beberapa kelebihan, misalnya, tentang fleksibilitas pasokan seperti yang diminta oleh Jepang. Fleksibilitas yang dimaksud, kata dia, dalam konteks volume suplai, tidak menggunakan sistem take or pay. “Misalnya, kontrak 100, diambil kurang dari 80. Kalau pake sistem take or pay, Jepang harus tetap membayar 80. Namun, sekarang mereka minta sistem itu tidak digunakan,”katanya.
Menurut Rachmat, pemerintah bisa memahami permintaan Jepang itu, dan menyepakatinya.

Persyaratan lain yang diminta Jepang, berkaitan dengan keamanan pasokan gas adalah keharusan adanya beberapa sumber (multi sources) gas. Indonesia, katanya, memiliki beberapa sumber gas, misalnya, dari Ladang Tangguh di Papua, atau Donggi di Kalimantan Timur. Kelebihan lain, harga yang ditawarkan juga cukup kompetitif. “Jadi, kelebihan kita di fleksibilias, keamanan pasokan, dan harga,” kata Rachmat. Karena itu, pemerintah yakin mampu berkompetisi dengan para pesaingnya.

Retno Sulistyowati/TNR