TEMPO Interaktif, Jakarta:ADB sudah berkomitmen menyediakan US$ 85 juta, tapi prosesnya terhambat di DPR
Menteri Negara Koperasi dan Urusan Kecil Menengah Alimarwan Hanan, tidak membantah tersendatnya proses menyaluran dana bagi usaha kecil menengah dan mikro. “Saya maunya realisasi sudah dari dulu,” katanya, pada wartawan seusai dialog dengan pengusaha kecil dan menengah di Yayasan Darma Bakti Astra, Kamis (26/6).
Diterangkan menteri, pihaknya sudah berinisiatif meminta sisa utang pemerintah Rp 3,1 triliun untuk disalurkan ke pengusaha kecil dan mikro. Namun, walaupun sudah berkali-kali dirinya mensosialisasikan dana tersebut belum bisa direalisasikan. Sebab, proses realisasi ini melibatkan DPR sebagai pengawas. “Saya yang meminta agar jatuh ke tangan yang tepat,” terangnya.
Rencananya dana yang disalurkan oleh beberapa bank dan lembaga keuangan yang ditunjuk dengan besar dan yang masing-masing berbeda. Diantara bank yang tunjuk adalah Bank Pembangunan Daerah, Bank Tabungan Negara dan Bank Syariah Mandiri. Sementara lembaga keuangannya adalah Permodalan Nasional Madani dan Pegadaian.
Sementara itu, komitmen Bank Pembangunan Asia pada 2002 lalu, juga menjadi sumber dana bagi usaha kecil dan menengah. Bantuan sebesar US$ 85 juta rencananya akan diberikan bagi pengusaha yang berorientasi ekspor sebesar US$ 1 juta namun hingga kini bantuan tersebut belum terealisasi.
Menurut menteri, proses dana dari ADB tersebut akan lebih sulit karena harus melalui APBN. “Makanya saya minta semua sektor baik dari perhubungan, kelautan dan sebagainya harus berjuang mengalokasi mendapatkan dana untuk disalurkan bagi pengusaha kecil dan menengah,” ujarnya.
Saat ditanya wartawan apakah pemerintah akan berutang untuk mendanai usaha kecil dan menengah, ia cuma menjawab itu urusan Menteri Keuangan. “ Yang penting buat saya dana itu bisa dipakai oleh usaha kecil dan menengah”, tegas Alimarwan
(Yophiandi Kurniawan)
