TEMPO Interaktif, Jakarta:Perkiraan tingkat kemiskinan dalam Propenas 14 persen tak bisa dipenuhi karena pertumbuhan ekonomi rendah.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Yusuf Kalla, mengakui bahwa tingkat kemiskinan nasional yang ditargetkan dalam Propenas (Program Perencaan Pembanguan Nasional) untuk 2004 tidak bisa dicapai. Dalam propenas angka yang ditargetkan adalah 14 persen. “Realisasinya bisa jadi hanya 16 hingga 17 persen. Jadi ada angka tiga persen yang tidak terpenuhi,” kata menteri dalam konferensi pers di Hotel Millenium Jakarta, Rabu (18/6).
Angka tersebut belum bisa dicapai karena pertumbuhan ekomoni yang belum mencukupi, yaitu sekitar tiga persen. “Nanti setelah 2004 bila pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik, maka kita bisa menurunkan angka itu,” ujar Yusuf. Pertumbuhan ekomoni lanjutnya, sangat terkait dengan tingkat kemiskinan yang terjadi saat ini.
Ia mengatakan bila dalam 10 tahun angka pertumbuhan bisa mencapai enam persen maka tingkat kemiskinan bisa dikurangi. Sebab, tingkat kemiskinan sangat berkorelasi dengan tingkat pengangguran. “Dalam 10 tahun bila pertumbuhan ekomoni bisa konsisten (enam persen) maka kita bisa cepat mengurangi tingkat penganguran,” tuturnya. Ia menghitung pertumbuhan sebesar enam persen akan menyerap tenaga kerja sekitar tiga juta orang pertahunnya.
Sementara itu Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Otonomi Daerah dan Kawasan Regional, Bambang Bintoro, mengatakan, Indonesia sudah masuk dalam komitmen internasional menurunkan kemiskinan absolut hingga 50 persen pada tahun 2015. Penurunan ini dihitung dari angka yang terdapat pada 2002 yang sebesar 18,2 persen atau sekitar 38,4 juta penduduk. “Jadi pada tahun 2015 bisa sembilan persen,” ujar Bambang.
Bambang yang mendampingi menteri mengaku, upaya yang dilakukan harus sangat keras karena harus menyertai proses menaikkan pertumbuhan ekomoni hingga mencapai enam persen pertahun. Untuk menaikkan pertumbuhan ekomoni iklim investasi haruslah baik. “Itu artinya kepastian hukum dan kondisi politik yang kuat harus dicapai pada pemerintahan mendatang,” ujarnya.
Ia mengatakan saat ini pemerintah sudah menginventarisir program yang ada untuk menanggulangi kemiskinan dan memberikan bantuan sebesar Rp 12 triliun untuk program tersebut. Semua intansi pemerintah dan departeman, lanjutnya akan digerakan untuk program tersebut. “Masyarakat harus mengawasi juga seberapa jauh bantuan bisa menjangkau kelompok miskin,” katanya. Program tersebut termasuk pembangunan intrastruktur, bantuan pendidikan. Bantuan dari pemerintah pusat itu diharapkan bisa diikuti oleh pemerintah daerah, melalui sumber dana dari dana alokasi umum dan alokasi khusus.
(Yophiandi Kurniawan-TNR)
