TEMPO Interaktif, Jakarta:USO akan membangun jaringan telepon di 43.022 desa dan 870 ibukota kecamatan belum memilikinya.
Program pembangunan jaringan telekomunikasi melalui program Universal Service Obligation (USO) sebagian besar akan menggunakan teknologi gelombang radio (point to point microwave). Pasalnya, berdasarkan hasil pemetaan, sebagian besar desa-desa dan ibukota kecamatan di seluruh Indonesia yang belum memiliki sambungan telepon jaraknya jauh dari jaringan atau fasilitas telepon terdekat.
“ Terlalu mahal investasi per satuan sambungan telepon nya kalau menggunakan teknologi telepon kabel,” kata Kepala Hubungan Masyarakat Direktorat Pos dan Telekomunikasi I Ketut Prihadi di kantornya, Kamis (5/6).
Pemerintah melalui program USO berniat membangun jaringan telekomunikasi untuk 43.022 desa dan 870 ibukota kecamatan di seluruh Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki layanan jasa telepon. Pada 2006, diharapkan seluruh wilayah Indonesia telah terlayani jaringan telepon.
Untuk tahap pertama, tahun 2003 ini pemerintah memasang target 7500 desa dan 870 ibukota kecamatan sudah terbangun fasilitas telepon. Untuk pembangunan tahap pertama ini diperkirakan butuh dana sekitar Rp 90 miliar dengan asumsi teknologi yang digunakan adalah teknologi jaringan telepon kabel. Dengan jaringan telepon kabel, biaya per satuan sambungan telepon diperkirakan sebesar US$ 1000.
Penggunaan teknologi gelombang radio ini, kata Ketut, terutama untuk daerah-daerah yang jaraknya lebih dari 15 kilometer dari jaringan telepon terdekat. Sementara untuk jarak yang lebih dekat, kemungkinan besar akan menggunakan teknologi PASTI milik PT Pasifik Satelit Nusantara.
Sementara untuk daerah-daerah yang sama sekali belum memiliki jaringan telekomunikasi, kemungkinan besar akan menggunakan teknologi satelit VSAT (very small aperture terminal). Keunggulan teknologi ini, kata Ketut, memiliki jangkauan yang tidak terbatas, mudah pengoperasiannya dan tidak tergantung oleh keberadaan jaringan telekomunikasi. “Tapi investasi per satuan sambungan teleponnya sangat mahal,” katanya.
Dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dirjen Postel bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di 20 provinsi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua, dari 3501 lokasi (ibukota kecamatan dan desa), 1684 lokasi direkomendasikan menggunakan teknologi gelombang radio, 1571 lokasi menggunakan teknologi PASTI, dan 246 lokasi menggunakan teknologi satelit VSAT.
Dengan adanya perubahan jenis teknologi yang dipergunakan dan bervariasinya jarak desa yang akan dibangun, kata Ketut, kemungkinan akan ada revisi jumlah investasi yang dibutuhkan. Namun menurutnya, usulan anggaran yang diajukan Dirjen Postel ke Departemen Keuangan tetap masih menggunakan asumsi yang lama. “Jumlah investasi yang diusulkan tetap Rp 90 miliar,” katanya.
Pasalnya, kata Ketut, pemerintah saat ini dikejar oleh target pembangunan jaringan telepon untuk tahap pertama tahun 2003. Dia memperkirakan, proyek ini baru dapat dimulai paling cepat awal Agustus nanti.
Beberapa waktu lalu, Direktur Operasi dan Pemasaran PT Pasifik Satelit Nusantara Rian Alisjahbana menyatakan kesanggupannya membangun jaringan telepon di daerah terpencil meski waktunya sangat mepet. Dia optimis mampu memenuhi target yang diberikan pemerintah untuk tahap pertama ini. Dengan jaringan telepon PASTI, dia memperkirakan, biaya investasi per satuan sambungan telepon hanya sebesar Rp 5-7 juta.
Dengan bentuk negara kepulauan dan kondisi geografis yang sangat bervariasi, teknologi telekomunikasi yang paling murah biaya investasinya adalah teknologi satelit. Selain itu, dengan teknologi ini proses pembangunannya juga jauh lebih cepat dibandingkan dengan teknologi lain seperti telepon kabel. “Dalam waktu satu hingga dua tahun kita sanggup melayani 42 ribu desa itu” kata Rian optimis.
Dirjen Postel sendiri, kata Ketut, juga telah melayangkan surat edaran ke pemerintah-pemerintah daerah. Melalui surat tersebut, pemerintah mengharapkan pemerintah daerah membantu pembangunan jaringan telekomunikasi ini dalam menyediakan fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung ini berupa lahan, sumber daya manusia, listrik dan infrastruktur lainnya.
(Sapto Pradityo-TNR)
