Ekbis

Faisal Basri : KPPU Dapat Bantu Pemerintah Atasi Inflasi
26 Mei 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:KPPU dapat menjadi pengawas iklim usaha persaingan yang tidak sehat dan menguji harga-harga yang ditetapkan pemerintah.

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan pengamat ekonomi Faisal H Basri mengatakan, Indonesia saat ini tengah mengalami permanent output losses atau pertumbuhan ekonomi yang turun dan cenderung stagnan, dalam diskusi KPPU Senin (26/5) siang.

“Sesudah tujuh tahun krisis ekonomi belum tampak perbaikan ekonomi yang signifikan,”ujarnya. Ekonomi Indonesia hingga saat ini belum bisa mencapai posisi seperti sebelum masa krisis. Loan deposit ratio atau perbandingan antara tabungan dengan kredit yang dikucurkan pihak perbankan untuk tahun 2002 hanya sebesar 44 persen. Meskipun begitu Faisal juga mengingatkan bahwa sebelum krisis, tepatnya pada tahun 1994, pertumbuhan ekspor Indonesia turun drastis menjadi sekitar tujuh persen, dari sebelumnya 30 persen pada tahun 1991. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa krisis tidak berpengaruh banyak pada penurunan ekspor Indonesia.

Kendala-kendala internal yang dihadapi Indonesia untuk dapat mengatasi permasalahan itu, menurut Faisal, antara lain memburuknya stok dan kuantitas infrastruktur seperti listrik, jalan raya dan air bersih serta iklim usaha dan persaingan yang tidak sehat seperti penyelundupan, korupsi, kurang kondusifnya arah kebijakan pemerintah dalam iklim persaingan usaha serta masih lemahnya penegakan hukum mengenai persaingan usaha. Akibatnya, daya saing Indonesia terus merosot di kancah perekonomian internasional. Peringkat indeks growth competitiveness Indonesia untuk tahun 2002 berada pada posisi 67 dari 80 negara.

KPPU sebagai badan independen yang bertanggungjawab pada Presiden, tambah Faisal, dapat membantu mempengaruhi inflasi terutama yang disebabkan oleh harga-harga yang ditetapkan pemerintah seperti misalnya tarif listrik, harga pupuk, dan harga beras. Selain itu KPPU juga dapat mempengaruhi inflasi yang disebabkan oleh rigiditas pasar, misalnya kenaikan harga-harga pada bulan-bulan Oktober, November, Desember dimana permintaan konsumsi masyarakat sangat tinggi. “ Rata-rata inflasi pada bulan-bulan itu mencapai 3 persen, sehingga menyumbang inflasi yang tinggi setiap tahunnya,” paparnya. Faisal berharap, KPPU dapat seperti badan pengawas persaingan usaha Australia yang dapat menekan pelaku usaha untuk tidak menaikkan harga di setiap bulan Desember meskipun permintaan masyarakat mengalami puncaknya.

(Sita Planasari A./TNR)