Ekbis

Sulawesi Utara Rugi Rp 5 Triliun Akibat Pencurian Ikan
16 April 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Kelautan baru memiliki enam kapal patroli, padahal butuh sedikitnya 78 buah.
Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dirugikan sekitar Rp 5 triliun per tahun akibat pencurian ikan. "Ini terjadi karena masih lemahnya pengawasan dan minimnya kapal patroli," kata Gubernur Sulut AJ Sondakh, di Menado hari Rabu (16/4).

Kapal-kapal ikan di Indonesia, kata Sondakh, masih kalah canggih dibandingkan dengan kapal-kapal penangkap ikan secara ilegal itu. Kondisi ini menyebabkan pihak lain memanfaatkan sumberdaya laut seperti ikan di perairan Sulut.

Dirjen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Departemen Kelautan dan Perikanan, Sumpeno Putro, mengakui bagian Utara Sulawesi paling rawan pencurian ikan. Untuk seluruh wilayah perairan dibutuhkan sedikitnya 78 kapal patroli. "Biaya pembuatan kapal ini Rp 6 miliar per buah," kata Sumpeno.

Saat ini, kata Sumpeno, Departemen Kelautan baru memiliki enam kapal patroli. Tahun ini juga diharapkan akan ada ketambahan empat sampai lima kapal patroli. Selain kapal patroli pihak Departemen Kelautan dan Perikanan akan memperkuat armada perikanan nasional dan melakukan kerjasama dengan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Sementara itu, guru besar Universitas Padjajaran Prof Etty R Agoes menilai adanya pengkaplingan dan konflik batas laut antar daerah di Indonesia karena adanya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pasal 3 UU Otonomi Daerah menyebutkan wilayah daerah provinsi meliputi selain wilayah darat juga wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

(Verrianto Madjowa - TNR)