Ekonomi dan Bisnis

Jika Tidak Masuk DOT, Mochtar Riady Bisa Tetap Jadi Komisaris Lippo
20 Maret 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Meneg BUMN Laksamana Sukardi menegaskan Preskom Lippo Mochtar Riady masih bisa jadi komisaris di Bank Lippo. Hal ini berkat “hadiah” Bank Indonesia yang tak memasukan Riady dalam daftar orang tercela (DOT). “Selama dia tidak kena DOT, kemungkinan selalu ada,”kata Menteri Negara BUMN Laksaman Sukardi sebelum mengikuti rapat komite kebijakan keuangan (KKSK) di kantor departemen keuangan, Jakarta, Kamis (20/3) sore.
Menurut Laks, DOT tersebut adalah saaringan pertama. Saringan keduanya adalah dia akan dilihat apakah terlibat dalam kasus-kasus yang terjadi di bank Lippo. “Itu kita akan cek dan koordinasikan dengan bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dan BI (Bank Indonesia). Masukan-masukan itu akan kita pakai,” ujarnya.

Tapi dia mengaku khawatir jika Mochtar Riyadi tetap duduk di komisaris, kasus Lippo akan terulang kembali. “Oh, tentu kita khawatir. Kita lihat yang terbaiklah nanti,” katanya. Menurut dia, yang terbaik adalah manajemen yang independen dan profesional. “Tidak mau nurut, disuruh dan diperintah untuk melakukan hal-hal yang tidak wajar,” kata Laks, yang pernah bekerja di Bank Lippo ini.

Laksamana menjelaskan pergantian komisaris bank Lippo nantinya akan dilakukan lewat rapat umum pemegang saham (RUPS). “Saya sudah minta BPPN untuk mengumumkan panggilan RUPS,” imbuhnya. Mengenai nama-nama calon yang akan duduk di komisaris, Laks mengaku belum bisa memberitahu. Nantinya dalam RUPS pihaknya sebagai pemegang saham terbesar akan mengusulkan struktur tersendiri. “Nanti diterima semuanya atau engga tergantung RUPS,” ujar Laks.

Ketika ditanya apakah akan independen dan profesional kalau pemilik lama bank Lippo tetap duduk di komisaris, Laksamana hanya mengatakan nantinya hanya orang-orang yang independen dan profesional yang duduk dalam komisaris. Menurutnya dalam undang-undang perseroan, pemegang saham berhak menaruh orang-orangnya sebagai komisaaris. “Makanya kita ada satu sistem, yaitu komisaris independen untuk mencegah conflict of interest tadi,” kata dia.

Dia mengatakan agak aneh kalau pemegang saham tidak boleh menjadi komisaris. “Itu tidak lucu juga,” tandasnya. Menurut Laks, yang menjadi masalah komisaris independen tidak berfungsi karena sistemnya tidak berfungsi. “Mau diganti siapapun kalau sistemnya tidak jalan ya akan terulang lagi,” jelasnya.

Menteri menambahkan pihaknya tetap memperhatikan sentimen negatif masyarakat atas kemungkinan Mochtar Riyadi tetap dipertahannkan sebagai komisaris. “Sabar saja lah saya juga mantan orang bank, tahu apa yang terbaik,”

Sementara itu kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Syafruddin Temenggung, membantah bahwa pihaknya sudah mendapatkan nama-nama calon direksi baru bank Lippo. “Siapa yang bilang Pak Laks sudah memberikan kewenangan ke saya, jadi saya yang akan menentukan dan menyusun bersama executive committee (deputi BPPN),” katanya.

Syafruddin mengaku pihaknya sedang menggodok nama-nama yang pantas duduk di direksi bank Lippo. “Kemarin kita sudah komunikasi dengan oversight committee (komite pengawas BPPN) dari beberapa resources, kita akan coba dapatkan,”ujarnya. Dari masukan banyak pihak, pihaknya akan mengambil orang-orang yang terbaik. Ketika ditanya apakah orang-orang tersebut adalah orang-orang baru Syafruddin mengatakan “darah baru,” katanya sambil tersenyum dan masuk dalam bis.

Sam Cahyadi — TNR