Ekbis

Pemerintah Batalkan Batasan Tar dan Nikotin Rokok
10 Maret 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah kemungkinan akan membatalkan Peraturan Pemerintah No.38/2000 tentang pembatasan kandungan maksimum tar dan nikotin pada rokok. Langkah ini merupakan follow up permintaan dari pengusaha rokok kretek, petani tembakau dan pemerintah daerah yang di wilayahnya terdapat pabrik rokok.
“Pembatalan itu bukan untuk meningkatkan cukai rokok, tapi karena industri tidak siap dengan pembatasan itu,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Eddy Abdurrahman kepada AFX Asia, Senin (10/3).

Abdurrahman mengatakan dirinya memahami permintaan dari industri rokok untuk membatalkan aturan yang juga membatasi iklan rokok di media elktronik hanya antara pukul 21.30-05.00. Menurut dia, peraturan pembatasan itu dikeluarkan pada tahun 1999 lewat PP No.81/1999 yang kemudian diamandemen tahun 2000.

Dalam peraturan ini disebutkan kadar nikotin yang diperbolehkan maksimal sebesar 1,5 miligram dan tar sebanyak 20 miligram per satu batang rokok. Sekaligus meminta perusahaan rokok menyebutkan kandungan kedua racun itu pada bungkus rokok produknya.

Tahun 2000 lalu pemerintah merevisi peraturan itu dengan memperpanjang waktu untuk mensosialisasikan pembatasan maksimum tar dan nikotin bagi produsen rokok kretek. Jangka waktu lima tahun untuk rokok yang dibuat dengan mesin dan sepuluh tahun untuk rokok yang dibuta dengan tangan atau cara tradisonal.

Pemerintah mengatakan revisi dibuat karena pembatasan kandungan tar dan nikotin akan membutuhkan teknologi yang cnggih. Rokok kretek sangat popular di Indonesia karena memiliki kandungan tar dan nikotin yang cukup tinggi dibandingkan produk rokok lainnya.

SS Kurniawan --- TNR