Ekbis

DPR Setujui PHK 3000 karyawan PPD
10 Maret 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Perhubungan, Telekomunikasi, dan Prasarana Wilayah DPR menyetujui rencana pengurangan sekitar 3000 karyawan Perum Perusahaan Perangkutan Djakarta (PPD). Langkah ini diputuskan untuk menyelamatkan BUMN angkutan perkotaan itu dari kebangkrutan.
“Kita sepakat perampingan pegawai dilakukan dengan PHK,” kata Ketua tim Kelompok Kerja PPD Komisi Perhubungan DPR Amri Husni Siregar kepada Tempo News Room di Jakarta, Senin (10).

Untuk menutup biaya rencana perampingan karyawan ini, kata Amri, DPR juga mengusulkan PPD untuk menjual aset-asetnya yang berada di berbagai tempat di Jakarta. Masalahnya, aset-aset PPD kebanyakan mempunyai persoalan dalam kelengkapan dokumen kepemilikan. Dengan kondisi seperti itu, sangat sulit untuk dijual kepada pihak lain.

Oleh karena itu, lanjutnya, DPR mengusulkan kepada Kementrian BUMN agar aset-aset tersebut dibeli oleh BUMN lain yang lebih sehat kondisi keuangannya. Selain itu, kepada PPD diminta untuk segera melakukan inventarisir dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. “Dengan cara seperti ini akan lebih mudah, seperti memindahkan dari kantong kiri ke kantong kanan lah,” kata Wakil Ketua Komisi Perhubungan, Telekomunikasi, dan Prasarana Wilayah DPR ini.

Rencana pengurangan karyawan PPD ini paling tidak akan membutuhkan biaya sekitar Rp 90-120 miliar. Perinciannya, setiap orang dengan masa kerja 10-20 tahun akan menerima pesangon sebesar Rp 30-40 juta. “Kita harapkan proses ini akan selesai dalam waktu 6 bulan ke depan,” kata Amri.

Seperti diketahui, perusahaan angkutan bus Jakarta ini mengalami kesulitan keuangan yang sangat parah. Bahkan selama tiga bulan terakhir, PPD gagal membayar gaji karyawannya. Runyamnya keuangan PPD ini bermula dari rendahnya rasio bus dengan awak yang mengoperasikannya. Saat ini, dengan jumlah bus efektif sekitar 469 buah, PPD mempekerjakan 5400 karyawan atau 1 bus dioperasikan sekitar 12 orang. Akibatnya, setiap bulannya PPD mengalami kerugian sekitar Rp 4,5 miliar. “Padahal idealnya, maksimal satu bus dioperasikan oleh empat orang,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Iskandar Abubakar beberapa waktu lalu.

Untuk itu, kata Iskandar, ada dua opsi penyelamatan PPD. Yaitu pengurangan jumlah karyawan hingga mencapai rasio ideal atau menambah armada bus untuk mencukupi biaya operasional. "Masalahnya, dua-duanya butuh biaya besar," katanya.

Selain mengusulkan perampingan dan penjualan aset, DPR juga meminta Departemen Keuangan memberikan kewenangan kepada Departemen Perhubungan merealokasikan anggaran pembangunannya sebesar Rp 5,9 miliar untuk diberikan kepada PPD sebagai dana talangan selama proses pengurangan karyawan berjalan. “Untuk menambal kekurangan biaya operasional,” kata Amri.

Mengenai pengadaan bus tambahan, menurut Amri, tahun ini kemungkinan belum akan ada tambahan bus baru bagi PPD. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah belum memiliki alternatif pembiayaan pengadaan bus baru. Untuk jangka panjang, DPR meminta bank-bank BUMN membantu menyediakan fasilitas pinjaman pengadaan bus. “Tapi dengan bus yang ada sekarang, kalau perampingan karyawan sudah selesai, PPD sudah bisa bertahan hidup,” ujarnya.

Meskipun demikian pemerintah saat ini tengah melakukan survey harga bus baru maupun bekas yang paling murah ke berbagai negara. Untuk tahun anggaran 2004, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengalokasikan dana pengadaan bus tambahan, baru maupun bekas, bagi PPD.

Sapto Pradityo --- TNR