Ekbis

Pemerintah Akan Menggusur Direksi Semen Padang
04 Maret 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mengajak pemegang saham PT Semen Gresik Tbk. lainnya untuk menyetujui digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Semen Gresik. Tujuannya, untuk mengganti direksi PT Semen Padang, anak usaha perseroan, sehingga kinerja perseroan secara grup baik.
Menurut Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Pertambangan, Telekomunikasi, dan Industri Strategis Roes Ariawijaya, usulan dari pemerintah sebagai salah satu pemegang saham Semen Gresik, sudah direspon oleh pemegang saham lainnya, yaitu Cemex Asia Holding Ltd. “Cemex sudah merespon surat dan meng-email kita. Mereka setuju dengan usul itu (digelarnya RUPS-LB),” katanya kepada wartawan, di Jakarta, kemarin.

Saat ini, lanjut Roes, masih ditunggu sikap dari pemegang saham lainnya, yaitu publik. Semen Gresik adalah BUMN produsen semen yang 51,01 persen sahamnya dimiliki pemerintah, 25,53 persen dimiliki Cemex, dan 23,46 persen dimiliki publik. Saat ini, Semen Gresik memiliki dua anak perusahaan yang produsen semen yaitu PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa.

Seperti diketahui, tahun lalu Semen Gresik sempat mengadakan RUPS LB dengan agenda mencopot para direksi Semen Padang. Tapi langkah ini malah berbalik arah, dengan dimenangkannya gugatan penolakan RUPS LB ini oleh Semen Padang, lewat Pengadilan Negeri Padang. Saat ini masih ditunggu keputusan Mahkamah Agung atas kasasi kasus ini.

Masalah lain yang mengganjal antara dua perusahaan itu adalah, penolakan dari direksi dan karyawan Semen Padang atas proses uji tuntas yang dilakukan dalam Semen Gresik Group. Proses yang dimulai sejak November tahun lalu itu, sebagai bagian dari sebuah pendekatan yang paling tepat untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang ada. Sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing perusahaan. Akhirnya, uji tuntas itu hanya melibatkan Semen Gresik dan Semen Tonasa.

Tapi kemudian dalam proses itu, tim uji tuntas Semen Gresik tidak berhasil melakukan pemeriksaan di Semen Padang. Karena ada penolakan dari direksi dan karyawan perusahaan tersebut.

Menyikapi masalah berlarut-larutnya konflik antara induk dan anak usaha Semen Gresik ini, kata Roes, pemerintah sebagai salah satu pemegang saham mengusulkan agar manajemen Semen Gresik melakukan hal-hal sesuai AD/ART. “Jadi yang namanya holding, harus bisa mengatur anak perusahaan. Nah..tolong diatur, sesuai AD/ART,” katanya.

Mengatur anak usaha ini, tutur dia, bertujuan agar membuat kinerja anak perusahaan itu membaik. Karena itu, lanjutnya, pemerintah juga meminta kepada pemegang saham yang lain untuk menyetujui usul ini. “Jadi kita sama-sama. Kalau pemerintah saja, ‘kan cuma memegang 51 persen,” ujar dia.

Langkah tegas terhadap Semen Padang ini, menurut Roes, hanya dapat dilakukan melalui RUPSLB. “Jadi seluruh pemegang saham sepakat mengadakan RUPSLB dalam kaitan untuk masalah-masalah manajemen, yaitu perubahan direksi,” katanya. Sedangkan RUPS Tahunan yang rencananya digelar bulan Juni mendatang, kata dia, hanya menilai kinerja perseroan selama setahun, termasuk keuangannya. “Bukan untuk perubahan direksi,” tandasnya.

Yura Syahrul --- TNR