Ekonomi Bisnis

Sektor Swasta Bahas Pengurangan Penggunaan Dolar AS
26 Mei 2001

TEMPO Interaktif, Jakarta:Seluruh delegasi yang tergabung dalam Kamar Dagang, Industri dan Jasa
negara-negara G-15, tetap melanjutkan pembahasan mengenai upaya pengurangan
penggunaan mata uang dolar AS dalam perdagangan antar negara G-15. Hal itu
diungkapkan Haryono Eddyartono, Organizing Committee untuk pertemuan antar
Kamar Dagang negara G15, di sela-sela acara The 7th General Body Meeting of
G15 Federation of Chambers of Commerce, Industry and Service, yang merupakan
rangkaian acara KTT G15 di Jakarta Convention Centre, Sabtu (26/5) siang.

Menurut Eddyartono, upaya tersebut diajukan guna mengurangi angka pembiayaan
perdagangan luar negeri yang makin lama makin tinggi. “Bengkaknya biaya
perdagangan itu karena kerjasama ekonomi antar negara G-15 selalu melalui pihak
ketiga yang notabene adalah negara-negara utara dan menggunakan mata uang
dolar Amerika,” ujar Eddyartono.

Dicontohkannya, apabila usulan penggunaan mata uang lokal untuk pedagangan
antar negara G-15 dan pedagangan langsung antar negara kelompok itu berhasil, maka
kemungkinan biaya perdagangan itu dapat dikurangi. Indonesia, kata
Eddyartono, mengusulkan pengurangan biaya sebesar satu persen. Ia mencontohkan, total
nilai perdagangan Indonesia dengan luar negeri yang mencapai US$ 6
dapat berkurang US$ 600 juta per tahunnya. “Perdagangan melalui negara ke
tiga itu selain biayanya tinggi, waktu yang digunakan untuk proses registrasi
atau surat menyuratnya lama. Alhasil, negosiasi pun makan waktu yang lama
pula.” imbuhnya. Untuk masalah pembiayaan ini, telah dibuat kesepakatan-kesepakatan antar negara G15 dan akan diumumkan usai penutupan pertemuan tersebut.

Selain membicara usulan pengurangan biaya, forum ini juga membahas mengenai
alokasi kredit pengusaha negara G-15. Dikatakan Eddyartono, alokasi kredit
ini pun akan menggunakan mata uang lokal. “Untuk itu, ini akan melibatkan
bank-bank internatsional yang berkedudukan di seluruh negara G15. Masalahnya,
mungkin kita harus menumbuhkan kepercayaan bank. Apalagi, perbankan beberapa
negara G-15 tidak bagus,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Kamar
dagang Indonesia ini.

Kadin juga sudah mengusulkan hal ini kepada Bank Sentral. Tetapi, menurut dia,
pemerintah hingga saat ini belum memberikan respon. “Kita pihak swasta harus
berusaha sendiri, tidak bisa hanya menunggu pemerintah, harus jalan sendiri,”
tegas Eddyartono. Tapi, ia tetap mengharapkan pemerintah tetap membantu,
walaupun tidak bisa menjamin dalam dolar, bisa dengan rupiah saja.

Pertemuan Kamar Dagang, Industri dan Jasa G15 ini merupakan rangkaian acara
KTT G15 sektor swasta. Hasilnya akan disampaikan dalam KTT tingkat Menteri
Perindustrian dan Perdagangan, Minggu (27/5) di tempat yang sama. Menteri
Perindustrian dan Perdagangan, Luhut B Panjaitan, dijadwalkan membuka pertemuan ini dan akan mengikuti pertemuan lanjutan yang akan membahas proyek-proyek kerjasama
antar negara G-15 sebagai tindak lanjut pembahasan tingkat Kadin G-15. (Sri
Wahyuni)