Ekonomi dan Bisnis

Kenaikan Tarif Dasar Listrik Kesalahan Ekonomi Makro
06 April 2001

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang akan diberlakukan pada Juni 2001 mendatang merupakan kesalahan policy di bidang ekonomi makro. “Kuncinya adalah pada (ekonomi) makro. Artinya bukan menyalahkan company, akan tetapi Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lainnya yang bertanggung jawab dalam stabilitas ekonomi makro ini,” kata pengamat ekonomi Dr. Umar Juoro dalam Dialog Publik menyoal kenaikan Tarif Dasar Listrik di Jakarta Media Centre, Jakarta, Jumat (06/04).

Menurut Umar, yang penting sekarang adalah langkah strategisnya. Kalau pemerintah bisa mempertahankan stabilitas ekonomi makro, maka PLN atau pun subsidi BBM akan bisa bergerak secara pasti. Tetapi bila seperti sekarang, PLN akan menaikkan harga dengan alasan untuk biaya dalam negeri dan menarik investasi, maka yang terjadi adalah investasinya tidak akan datang. Yang terjadi justru inflasi. “Mengapa harga itu jangan cepat naik, karena biasanya kalau sudah naik tidak akan bisa turun lagi,” jelas Umar.

Ia mengingatkan, kenaikan harga listrik tidak bisa diukur dari companynya saja. Akan tetapi juga fungsi dari publik policy-nya. Strategi PLN yang harus diambil sekarang itu adalah langkah struktural, membereskan pembenahan ke dalam, misalnya melakukan usulan untuk mendapatkan equitas, dan restrukturisasi hutang, meskipun belum semua bisa dieksekusi.

Sementara itu, Ir. Agus Pambagio dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada kesempatan itu mengatakan, pemerintah tidak punya grand planning yang jelas. Artinya, kejelasan siapa yang disubsidi dan bagaimana bentuk subsidi itu. “Ini yang menjadi penolakan para konsumen. Karena tidak ada grand planning yang jelas,” kata Agus.

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan tiga hal, yakni mnembuat perencanaan yang jelas, menyelesaikan banyaknya kasus dalam negeri, dan juga mensosialisasikan subsidi dengan jelas. “Masyarakat sekarang ini yang tahu hanyalah harga listrik naik. Padahal sebenarnya, yang ingin dilakukan adalah untuk mengurangi subsidi yang ada,” jelasnya. (Andi Dewanto)