|
Edisi 07/02 - 19/Apr/97 |
| Kolom |
Goenawan Mohamad
Mantan Pemimpin Redaksi TEMPOOrang Jawa Turun ke Jalan*
Dalam keadaan ketika "tata cara dan perilaku orang Jawa" tak mempunyai lembaga-lembaga ortodoksi, tampaknya kebangkitan kembali kultur "abangan" hampir mustahil. Apa yang bakal menyusul?Pada tahun 1920-an di Surakarta ada sebuah toko bernama Sidho Madjoe milik Tjan Tjoe Swan. Toko itu adalah "toko pakean prijaji dan batikhandel". Kedai besar Tuan Tjan di Carisan itu membanggakan diri sebagai toko "paling terkenal". Ia mengaku bahwa ke alamatnya datang banyak surat pujian, bintang, dan juga diploma "dari priyayi-priyayi".
Tjan Tjoe Swan, selalu tangkas dalam promosi, menerbitkan sebuah katalogus (prijscourant), yang dilengkapi gambar dan dicetak dalam bahasa Melayu ditambah beberapa patah kata Belanda. Seruannya: "Diminta dengan hormat, soepaja ini Prijscourant dikasih toendjoek pada Familie-familie dan sobat-sobat!"
Dalam edisi bertahun 1928, di halaman belakang dari brosur itu ada sesuatu yang menarik: potret sang pemilik, Tuan Tjan Tjoe Swan sendiri. Ia berdiri dalam pakaian kebesaran seorang wedana keraton. Dan, di dalam katalogus itu, lengkap dengan daftar harga, bisa ditemukan apa saja yang bisa dibeli di toko tersebut: kostum bupati, dengan payung kebesaran kuning, topi lurah dengan sulaman huruf "W" (dari "Ratu Wilhelmina"), gesper sabuk, perias keris, manset, taplak bergambar wayang, buku berhuruf Jawa dalam prosa dan puisi.
Dan, tentu saja blangkon.
Blangkon, destar orang Jawa itu, oleh toko Sidho Madjoe telah diolah secara revolusioner: ikat kepala itu dibikin tinggal pakai, semacam topi. Sambutan terhadap modernisasi itu cukup menggembirakan -- mungkin yang menyebabkan produk itu bertahan hingga kini. Dan, dari pembaruan itulah dua cerita sebenarnya telah terjadi.
Yang pertama adalah bahwa akhirnya -- berkat semangat perdagangan dan inovasi Tuan Tjan Tjoe Swan -- orang Jawa punya cara yang lebih mudah dalam mengenakan sesuatu yang "Jawa". Identitas tetap terjaga bersama dengan "kemajuan". Yang kedua adalah bahwa menjadi Jawa adalah sebuah ideal yang mengikuti tata cara dan perilaku dengan teladan tertentu. Dalam hal ini: model para priyayi. Dan, seperti blangkon itu pula, menjadi Jawa pun menjadi suatu yang pada gilirannya bisa direproduksi dan dicapai orang banyak, baik oleh priyayi asli maupun tidak, baik dengan aura ataupun tidak.
*** SAYA menemukan hal ini ketika saya membaca buku John Pemberton yang menarik, On the Subject of "Java", sebuah telaah antropologis yang terbit tiga tahun lalu.
Ceritanya bisa dimulai pada Februari 1982. Pemberton datang kembali ke Indonesia. Ia, seorang sarjana etnomusikologi yang kemudian menjadi penelaah antropologi, kali ini ingin mengadakan penelitian tentang hubungan kebudayaan dan politik pada masa Orde Baru. Sudah lama ia menantikan izin risetnya datang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Izin itu akhirnya memang muncul, pada 19 Februari 1982 -- namun berlaku habis pada hari itu juga.
Pemberton, seorang Amerika yang halus, tidak ngotot. Indonesia waktu itu menjelang pemilihan umum yang ketiga, 4 Mei 1982. Seperti biasa, itulah masa yang hampir mirip Hari Nyepi orang Bali. Orang tak boleh main teater, tak boleh bertanding bola, tak boleh seminar, dan banyak hal dilarang, juga yang tak pakai suara keras, misalnya riset. Dalam suasana itulah Pemberton ke Solo. Ia menelaah apa yang mau tak mau tampil di depan mukanya menjelang Mei 1982 itu: kesibukan pemilihan umum, kerepotan "pesta demokrasi".
Kata pesta sering diterjemahkan sebagai "festival". Tapi, bagi Pemberton, pengertian festival di sini bisa menyesatkan: kita toh tak bisa membayangkan bahwa pemerintah Orde Baru akan membiarkan pemilihan umum jadi semacam Mardi Gras di Rio de Janeiro, sebuah karnaval yang asyik dan edan. Maka, pesta dalam frasa pesta demokrasi lebih mirip "pesta" yang kita lihat dalam kompetisi lomba karung dan naik batang pinang pada 17 Agustus. Ada kemeriahan dan suara bising, tapi pada dasarnya bersifat sedikit resmi, lengkap dengan hansip dan Pak RW.
Menjelang pemungutan suara, jalan-jalan raya memang ribut. Massa gemrubyug ke arus kampanye. Kecelakaan lalu lintas terjadi, di sana-sini ketegangan meletup. Tapi, di tiap perempatan aparat keamanan menghadirkan diri mereka sebagai wakil penjaga ketertiban dan sekaligus ancaman: hiruk-pikuk itu tak boleh lebih bebas melewati batas. Bagaimana batasnya, tentu saja tak jelas -- dan ketidakjelasan itu bagian dari ancaman itu juga.
Namun, setelah semua itu: sepi. Setelah ketegangan, setelah suara kecam dan cemooh, semua peserta pemilihan umum akhirnya seperti kartu domino yang siap dikocok lagi di tangan. Keadaan "normal" kembali. Suatu momentum gerakan massa yang bisa mengguncang banyak hal ternyata sirna dengan lekas.
Apa yang berlangsung sebetulnya? Pemberton, yang menyaksikan itu, ingin menjawab. Ia akhirnya menulis On the Subject of "Java " itu. Tapi, bukunya bukan suatu analisis tentang "represi militer". Yang ditulisnya adalah sebuah telaah tentang suatu bentuk represi yang tak selamanya jelas: tekanan yang lebih diinternalisasi, lebih ambigu, yang menyebabkan suasana yang tampak normal dalam kehidupan sehari-hari menjadi sesuatu yang bisa digagas, bahkan dikehendaki. Buku Pemberton itu tak cenderung membahas suatu iklim teror, melainkan sebuah bentuk teror, yang secara relatif tak berteriak -- sesuatu yang mungkin menjadi budaya.
On the Subject of "Java", tentu saja, bicara tentang masyarakat di Jawa Tengah, khususnya di daerah Solo. Tapi, ia tak bicara tentang latar belakang budaya yang serba misterus. Pemberton tak bertolak dari satu dasar perilaku yang mengatasi kepentingan-kepentingan politik. Ia tak bicara tentang orang Jawa yang halus dan sumeleh, atau manunggaling kawulo-Gusti, atau konsep kosmos yang mengagungkan harmoni.
Bagi saya, membaca bukunya mengukuhkan apa yang selama ini saya duga: pengertian tentang apa itu Jawa, yang kemudian jadi suatu pengertian budaya, bukanlah pengertian yang dirumuskan dari kenyataan alamiah. Pengetahuan tentang (budaya) Jawa itu sebenarnya diproduksikan lewat satu proses kekuatan yang bekerja dalam sejarah. Dengan memastikan batasannya sendiri, dengan memperkukuh jangkauannya, pengetahuan itu tiap kali menindih -- menjinakkan, mencemooh, membisukan -- apa yang saja yang dianggapnya "bukan Jawa".
Tak aneh bila dari sini kita juga bisa berbicara tentang Orde Baru. Inilah sebuah kekuasaan yang secara rutin bicara soal "nilai-nilai tradisional", "warisan kebudayaan", dan "jatidiri"-- yang sebenarnya sebuah agenda politik: dengan itu kita membikin sebuah peta, sebuah kategori. Di dalamnya, sebuah kebersamaan dibayangkan. Tanpa konflik, juga konflik lapisan sosial, bentrokan kepentingan, sengketa antara yang berkuasa dan yang dikuasai.
*** GAMBAR blangkon dalam katalogus Tjan Tjoe Swan sebab itu tak berdiri sendiri. Ia disambut di suatu masa ketika "kongres-kongres kebudayaan" dan "studiekring" tentang ke-Jawa-an datang dan pergi pada tiga dasawarsa awal abad ke-20 -- setelah berdirinya "Java Instituut" pada tahun 1919.
Katalogus toko Sidho Madjoe mungkin satu gejala dari sebuah masa, ketika para priyayi Jawa sedang ikut sibuk bicara tentang peradaban Timur atau Jawa sebagai yang bisa menghadapi peradaban "Barat". Kita juga baca dalam buku Pemberton: pada akhir Desember 1932, di depan pertemuan Cultuur-Wijsgeeringen Studiekring, Mangkunegara VII -- dalam bahasa Belanda yang fasih -- mengimbau bangkitnya "semangat nasional Jawa yang sejati", de echt-Javaansche nationale geest.
Sebuah politik identitas? Sebuah keinginan menegaskan diri ketika ada sesuatu yang terasa tengah tenggelam dan terlepas?
Yang menarik adalah, kalaupun itu sebuah politik identitas, "semangat nasional" itu sama sekali tak memperlihatkan militansi. Apa boleh buat: itu semua memang muncul dari sebuah kekuasaan yang kalah sejak abad ke-19, setelah Diponegoro gagal memberontak. Namun, tak ada masyarakat yang kalah penuh dan menyerah total. Perlawanan pun terus, juga di Jawa, tapi dengan cara yang lain: keraton-keraton Jawa, khususnya di Surakarta, mengubah posisi yang terdesak itu menjadi sesuatu yang memiliki "ruang" yang berdaulat, yang walaupun tak bisa unggul, tetap utuh, terpisah, tak terjangkau, dan misterius -- setidaknya dalam upacara, dalam protokol, dalam dunia simbol dan imajinasi.
Apa yang diidealkan sebagai Jawa pun tersusun dari proses tersebut. Dan, itu tersusun dengan batas yang relatif tegas, dengan pusat yang tunggal pula, karena wibawa keraton tetap harus tegak. Yang dianggap tidak cocok, yang dari "pesisir", yang "kasar", misalnya, disisihkan. Pada saat yang sama, ideal itu disebarluaskan: semangat nasional Jawa yang asli itu toh bukan buat satu-dua orang. Jawa yang dicoba dibakukan itu toh harus bisa menjangkau luas ke luar istana. Dan, ramai-ramai orang Jawa pun ingin jadi priyayi. Sementara itu, tata cara Jawa pun mulai dikodifikasikan, dan diikuti. Buku Ki Padmasusastra, yang terbit pada tahun 1907, tentang adat dan perilaku "orang Jawa yang masih lekat dengan takhayul", mendapatkan gema yang kuat.
Agaknya, dari sana kebudayaan abangan -- yang diberi wibawa oleh tata cara para priyayi -- menemukan daya bertahan. Bahkan, sampai 10 tahun lalu, pesonanya masih terus kuat di masyarakat, di kalangan yang berkuasa, juga di luar Yogya dan Solo.
Namun, ini akhir tahun 1990. Ini akhir abad ke-20. Dalam suatu percakapan baru-baru ini, Ulil Abshar Abdalla mengatakan sesuatu yang menurut saya melukiskan yang sedang terjadi sekarang: kultur abangan sedang menghilang di antara kita. Kini orang beramai-ramai ingin tampak seperti santri. Dalam keadaan ketika "tata cara dan perilaku orang Jawa" itu tak mempunyai lembaga-lembaga yang mempertahankan suatu ortodoksi, tampaknya kebangkitan kembali kultur abangan hampir mustahil.
Apa yang bakal menyusul? Suatu cara yang tanpa tata? Suatu perilaku yang tidak perlu mriyayeni? Suatu tingkah laku politik yang lain, yang menyebabkan -- seperti terjadi di Pekalongan yang santri itu -- orang Jawa gemrubyug turun ke jalan, tapi bukan untuk sebuah pesta resmi, yang jinak, melainkan untuk memprotes sang berkuasa?
Atau, mungkin juga yang akan datang hanya sebuah katalogus yang berbeda: kali ini bukan blangkon yang ditawarkan, tapi busana muslim.
Jakarta, 14 April 1997
*)D&R, 19 April 1997
| Copyright © PDAT |