Suryadi,"sesudah munas harus ada konggres"

	Edisi 15/01 - 08/Jun/1996
	Analisa & Peristiwa

"Sesudah Munas Harus Ada Kongres"

KEMELUT yang belum terlihat batas tuntasnya dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) membuat Soerjadi merasa kasihan. Menurut mantan Ketua Umum DPP PDI selama 7 tahun itu, perpecahan kelompok yang menginginkan kongres dan tidak justru membuat awak partai berlambang Banteng menjadi bingung. ''Sebenarnya kongres itu masalah konstitusional'', katanya.
Ditemui TEMPO Interaktif di kantornya, di kawasan Thamrin, Soerjadi, berkali-kali menegaskan bahwa kongres itu harus. ''Karena kongres itulah yang mensahkan keputusan-keputusan Munas,'' tegasnya.
Soerjadi, yang kini masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, berusaha mengungkapkan kepeduliannya atas yang menimpa partainya. Kendati mengaku tidak menginginkan kembali jabatan sebagai ketua partai, ia tetap ingin memperbaiki kualitas dalam tubuh PDI. Berikut adalah wawancara Bina Bektiati dan Hani Pudjiarti dengan Soerjadi.

Bagaimana Anda melihat munculnya ide untuk menyelenggarakan kongres yang belakangan ini ramai diributkan?
Bagi saya, jelas konteksnya. Kalau kita bicara sejarah, kita melihat ke belakang, yang mengusulkan Munas dulu itu siapa? Jadi setelah kami di Medan digagalkan, kemudian KLB gagal, itu kan suatu kemunduran. PDI-nya nggak jelas mau ke mana. Kemudian Mbak Mega mengumumkan dirinya sebagai Ketua Umum de facto. Tapi tidak ada perangkatnya, sehingga dia juga tidak bisa memimpin secara normal. Pemerintah sendiri terus-menerus gagal menengahi, sehingga waktu itu ada kebingungan.
Sementara itu saya sendiri sebenarnya berada dalam kondisi yang terpukul, begitu, ya. Saya melihat partai itu kok, ya, kasihan. Karena itu saya mengusulkan Munas, sebagai alat atau forum untuk mengatasi keadaan yang penuh kebingungan tersebut. Karena memang Munas itu sebenarnya adalah forum yang disediakan dalam keadaan darurat.
Jadi Munas itu bukan suatu forum untuk menyelesaikan masalah secara final. Tapi hanya untuk sementara waktu. Munas itulah yang seharusnya dilaksanakan. Dalam anggaran dasar, pasal terakhirnya mengatakan, segala keputusan Munas dipertanggungjawabkan di dalam kongres, manakala kongres sudah dapat dilaksanakan.

Jadi secara imperatif kongres ini memang harus ada?
Ya, karena kan imperatif harus ada kongres sesudah Munas, karena bobot daripada Munas itu kan tinggi sekali. Sehingga waktu selesai Munas, saya sudah menyampaikan pada teman-teman. Saya mengatakan, bahwa DPP harus segera menyiapkan kongres untuk mempertanggungjawabkan keputusan Munas. Keputusan Munas yang bisa diterima oleh kongres dan menjadi keputusan kongres. Keputusan Munas yang tidak bisa diterima oleh kongres, ya dibatalkan.
Tetapi, kemudian, dalam pertemuannya, DPP beranggapan bahwa karena ada keputusan Munas yang mengatakan masa jabatannya itu lima tahun, lalu mengabaikan kongres. Tidak bisa. Itu imperatif! Wajib!

Sekarang, ada pihak yang ingin berkongres dan tidak. Bagaimana peran Anda dan di mana posisi Anda?
Lho, kalau saya, saya ini orang yang sejak dulu selalu berusaha berpegang pada konstitusi. Anggaran dasarnya memerintahkan ada kongres, kalau saya, ya, harus! Jadi nggak ada masalah dengan DPP, apalagi mau menggusur dan sebagainya, nggak ada. Kalau DPP ini nanti oleh kongres dinyatakan baik, dia akan dipilih kembali.

Tapi mengapa soal diadakannya kongres itu seperti tiba-tiba adanya?
Lho, justru ini yang tidak kami mengerti. Ini kan dari pihak DPP, seharusnya nggak usah diminta justru sudah harus menyelenggarakan kongres. Seharusnya sudah diselenggarakan dua tahun yang lalu. Tapi saya tunggu-tunggu kok nggak ada. Nah, sekarang ini kok ada keinginan untuk menegakkan kehidupan konstitusional.

Ada informasi bahwa ide kongres itu berasal dari Rapim-ABRI bulan Maret lalu...
Nggak tahu. Saya sama sekali nggak tahu, saya nggak ikut hadir dalam Rapim.

Sejauh mana Anda dilibatkan dalam proses yang dilakukan oleh kelompok yang ingin menyelenggarakan kongres?
Ya, mereka umumnya menanyakan kepada saya, apa benar begini, begitu. Ngecek-ngecek gitu. Yah, konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kalau saya, ya apa yang saya anggap perlu diketahui, saya sampaikan. Begitu saja. Ada juga pengurus-pengurus daerah yang dihimpun. Ya, saya jelaskan saja apa adanya.

Kongres kali ini ditargetkan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum selesai dari kongres yang gagal itu dan Munas. Tapi kelihatannya kongres yang akan terjadi justru diawali ketidaksepakatan?
Kalau saya begini; kongres ini secara konstitusional adalah untuk mensahkan keputusan-keputusan Munas. Keputusan Munas yang ada disempurnakan, Piagam Perjuangan disempurnakan, Program Kerja dibikin, AD/ART direvisi, lalu pimpinan DPP. Jadi ada 5 keputusan Munas yang harus dimintakan persetujuan di kongres.
Menurut saya, karena ada perbedaan tentang perlu tidaknya, masalah-masalah jadi berkembang. Kalau DPP yang sekarang mempertanggungjawabkan kepada kongres, itu wajar saja. Tapi secara prinsip kongres setelah Munas atau kongres sebagai kelanjutan Munas adalah untuk mempertanggungjawabkan segala keputusan Munas. Tapi karena sekarang DPP sudah berjalan dua setengah tahun, barangkali dalam kongres itu juga DPP harus mempertanggungjawabkan kebijakan selama dua tahun. Tolong diluruskan dulu menurut pengertian saya, ya seperti itu.

Jadi masalah esensial diadakannya kongres hanya sebatas masalah konstitusional dan internal partai saja? Bagaimana dengan pengaruh eksternal seperti dukungan pemerintah pada kubu tertentu?
Kami nggak tahu. Kalau saya nggak tahu ada dukungan atau tantangan dan sebagainya. Yang saya lihat bahwa sesudah Munas harus ada kongres. Menurut saya kongres itu baik, meskipun sudah terlambat.

Menurut Anda, saat yang tepat diadakan kongres berapa lama setelah Munas?
Nggak ada itu. Begini ya, Munas itu adalah keadaan darurat. Karena itu saya menganggapnya sementara. Kalau kongres, ya (diselenggarakan) pada saat keadaan darurat sudah lewat.

Menurut Anda kapan berakhirnya keadaan darurat itu?
Ya, begitu mbak Mega naik, kemudian daerah-daerah kelihatannya sudah tenang. Apalagi konferesi cabang daerah semuanya sudah selesai. Ya, itu kan sudah normal. Berarti seharusnya beberapa bulan setelah Munas sudah harus diadakan kongres.

Bagaimana Anda melihat dukungan besar pihak pemerintah terhadap kongres PDI kali ini?
Itu sebagai kemajuan, karena seharusnya memang begitu pemerintah memberikan dukungan kepada gerakan partai.

Anda akan datang seandainya kongres jadi dilaksanakan?
Ya, kalau saya diundang dan ada waktu. Karena saya sebagai anggota kehormatan mempunyai hak untuk datang di dalam setiap pertemuan partai.

Secara umum apa harapan Anda terhadap PDI?
Secara umum, supaya partai ini menjadi lebih kuat, rapi, dan lebih berkualitas. Berkualitas dalam artian partai itu kan terdiri dari manusia-manusia, partai nggak ada manusia juga nggak betul. Jadi artinya manusia-manusianya bisa berubah. Meskipun belum bisa besar, tapi kalau kader-kadernya berkualitas akan diperhitungkan orang. Omong didengarkan, hadir diperhatikan. Tapi kalau nggak berkualitas barangkali omong kaya tong kosong bunyinya nyaring. Itu yang penting menurut saya.
Kalau masalah besarnya, kuantitatifnya, belum bisa diharapkan. Secara jujur kami sulit menghadapi Golkar, kalau dari segi kuantitasnya. Tapi kami punya manusia-manusia yang relatif sama, dan ini harus semacam diadu bobot kualitasnya, bukan banyaknya. Kalau mengejar banyaknya, terus terang saya berat, karena menurut perhitungan saya masih memerlukan waktu cukup panjang untuk (PDI bisa) mengejar Golkar.

Menurut Anda bagaimana kualitas para elit partai sekarang?
Ah, repotlah, saya nggak akan berani. Artinya, saya yang repot bukan mereka, karena nggak etis kalau saya omong.

Bila kongres ini jadi diadakan, bagaimana pengaruhnya atas kursi PDI di DPR?
Secara prinsip jelas berpengaruh. Tapi kalau lewat kongres masalah yang ada bisa selesai tentu saya PDI bisa lebih siap menghadapi pemilu. Sebaliknya, kalau lewat kongres terjadi sebaliknya, tentu repot juga menghadapi pemilu.

Melihat situasinya, Anda percaya kongres bisa menyelesaikan masalah?
Ya, mudah-mudahan. Terus terang sejak dulu saya orang yang berpikir positif dan optimistis. Barangkali karena itu juga saya terbentur di Medan, karena saya nggak pernah membayangkan bahwa akan terjadi yang begitu, yang negatif.

Jadi masalah kongres itu bukan soal siapa yang jadi ketua?
Seharusnya kalau kita demokratis, ya, begitu. Pertama, yang dibicarakan kongres itu banyak: program kerja, AD/ART, Munas, lalu pemilu. Ya, DPP itu kan hanya salah satu di antara sekian yang sedikit.
Kedua, seharusnya orang mau masuk ke kongres niatnya bukan mau menggusur, tapi memilih pimpinan yang tepat. Kalau orang maju ke konggres, lalu dia nggak terpilih, jangan merasa digusur. Anggaplah bahwa memang ada orang lain yang lebih baik. Kalau dia jadi (terpilih), jangan menganggap menggusur orang lain. Anggaplah mendapat dukungan. Kalau berpikir begitu kan enak, tapi kalau belum-belum sudah iri mau menggusur, apa kedudukkan itu milik pribadi? Sedangkan ini milik partai, partai yang harus menentukan. Mereka harus memilih siapa yang terbaik. Kalau terpilih ucapkan syukur alhamdulillah, kalau tidak jangan merasa tergusur. Itu saja. Dulu, waktu mbak Mega jadi (terpilih) saya ucapkan selamat.

Menurut Anda apakah Fatimah Achmad qualified menjadi ketua?
Cukup qualified jika dia dicalonkan. Dia sudah mempunyai pengalaman yang sangat bagus. Ada juga Soetardjo Soeryoguritno, ada Sabam dan sebagainya. Mereka cukup berpengalaman.

Apakah selama ini Megawati sebagai ketua tidak cukup mempunyai pengalaman dan kurang kompromistis?
Saya tidak tahu, sebaiknya Anda tanyakan ke mbak Mega. Saya minta maaf tidak tertarik untuk menilai orang. Tapi kalau berbicara qualified saya mau.

Copyright © PDAT