Akan Tergusurkah Megawati Soekarnoputri?

	Edisi 15/01 - 08/Jun/1996
	Analisa & Peristiwa

Akan Tergusurkah Megawati Soekarnoputri?

Bukan sekali ini PDI diguncang-guncang, dan mengesankan ini semata-mata masalah internal PDI. Bila kini guncangan itu lebih ramai daripada yang dulu-dulu, mungkin karena pemilu sudah dekat dan yang diguncang bernama Megawati Soekarnoputri.

TAMPAKNYA Megawati Soekarnoputri tinggal menghitung hari-hari terakhirnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia. Itu kalau Kongres PDI jadi berlangsung di Medan pada 20 Juni 1996 mendatang. Persiapan Kongres Medan ini agaknya sudang matang benar. Pangab Jenderal Feisal Tanjung tegas menyatakan dukungannya pada kongres. Begitu pula Letnan Jenderal Syarwan Hamid, Kepala Staf Sosial Politik ABRI, yang pada Kamis sore (6 Juni 1996) dikabarkan telah terbang ke Medan. Dan esok harinya, Panglima Kodam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Sedaryanto, telah menyatakan siap mengamankan jalannya kongres. Di jajaran Departemen Dalam Negeri, Yogie SM telah pula menyatakan dukungannya. Bahkan, Menteri Dalam Negeri itu sudah pula menyetujui membantu menyiapkan dana untuk kongres ini. Dana yang diperlukan sebesar Rp 1 miliar.
Ketika Megawati terpilih sebagai ketua umum PDI, dalam Munas di Hotel Kemang, Jakarta, Desember 1993, Megawati sempat diterima Mendagri Yogie SM dan Panglima ABRI Feisal Tanjung. Ini dianggap sebagai simbol diterimanya Mega oleh pemerintah.
Tapi angin cepat berubah arah rupanya. Kini, pihak-pihak yang mendukung itu justru telah menyetujui para ''seteru'' Megawati untuk menyiapkan Kongres Medan. Dengan persiapan begini solid, siapa lagi yang bisa menahan lajunya ''permintaan'' untuk menyelenggarakan kongres PDI? Dan kendati Fatimah Achmad -- Ketua Fraksi PDI di DPR -- dan Soerjadi -- bekas Ketua Umum PDI -- telah menyatakan tak berambisi menggantikan Megawati Soekarnoputri, siapa yang bisa memastikan Megawati akan tetap di kursinya seusai Kongres Medan nanti? Fatimah dan Soerjadi dikabarkan dijagokan pihak pemerintah untuk menduduki kursi ketua umum PDI, meskipun kepada wartawan keduanya membantah berita ini.
Soerjadi ketika diwawancarai TEMPO Interaktif, Jumat 7 Juni 1996 menyatakan bahwa usulan kongres berasal dari dirinya. Meskipun, bekas Ketua Umum PDI selama tujuh tahun ini berkali-kali menegaskan dia tak ingin kembali memimpin PDI. Jadi siapa yang layak mengganti Mega? Soerjadi tak menjawab langsung. Tapi, ketika ditanya kualitas pribadi Fatimah Achmad, Soerjadi berkomentar,''Saya kira dia cukup berkualitas.''(Lihat Wawancara Soerjadi: "Sesudah Munas Harus Ada Kongres")
Sebenarnya, usulan mengadakan kongres ini, bukan yang pertama kali. Pada minggu pertama Februari 1996, Gerry Mbatemboi menyatakan ingin mengadakan kongres luar biasa karena Megawati dianggap sudah banyak menyalahi konstitusi partai -- antara lain dengan tidak membentuk Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) dan Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu).
Gerry adalah salah satu ketua PDI Pusat yang dipecat oleh Megawati dan kemudian diangkat sebagai Ketua Umum PDI Tandingan. Yang mengangkat Gerry adalah kelompok Yusuf Merukh, bekas pengurus teras PDI, yang sangat aktif berkampanye untuk menjungkalkan Megawati. Kelompok Merukh ini kemudian mengumumkan kepengurusan DPP PDI Tandingan -- namun selama ini pemerintah tak pernah menggubrisnya dan tak pernah ada pejabat pemerintah yang menerima kelompok tandingan ini. Bahkan, KLB versi kelompok Merukh di Puncak, Jawa Barat, Mei lalu, hapus dari pemberitaan bagaikan debu ditiup angin. Juga soal ditemukannya peserta KLB yang mengantungi kartu anggota Golkar seperti dilupakan, tak lagi diusut.
Yang kemudian terjadi, cabang-cabang PDI yang seluruhnya berjumlah 306 cabang itu, diam-diam banyak kedatangan ''tamu'' yang memberikan ''bimbingan'' bahwa kongres PDI seharusnya cepat-cepat dilaksanakan. Mendengar kabar ini, Ketua Litbang PDI Kwik Kian Gie menyebarkan angket ke seluruh cabang partainya. Kuesioner yang disebarkan Kwik misalnya berisi pertanyaan: apakah cabang Anda menginginkan KLB, apakah Anda didatangi orang tertentu yang berpesan agar diadakan KLB? Darimana pesan itu datang? Dan sejumlah pertanyaan lain. Hasilnya, menurut sebuah sumber di PDI, memang ada pesan dari pejabat setempat untuk mendukung pelaksanaan kongres PDI secepatnya.
Begitulah, berbagai cerita pun marak. Sumber TEMPO Interaktif bercerita bahwa cabang-cabang di Nusa Tenggara Timur, misalnya, ''dimodali'' untuk ke Jakarta oleh pejabat setempat. Di antara rombongan Nusa Tenggara Timur itu ternyata ada yang bimbang, dan akhirnya memutuskan turun di Surabaya untuk kembali ke kampungnya. Cerita-cerita ini memang belum dikonfirmasikan ke Nusa Tenggara Timur.
Kebingungan juga melanda hampir semua cabang PDI. Ketua Cabang PDI Solo, Makyo Soemaryo, mengatakan pada Kompas Rabu, 5 Juni 1996, ''Terus terang kami saat ini tak tahu harus bersikap bagaimana. Kami memilih bersikap menunggu situasi. Dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ada berita, sejumlah aktivis PDI pro Megawati memilih menduduki kantor-kantor cabang PDI di daerahnya karena ketidakpastian situasi PDI belakangan ini.
Rombongan PDI daerah yang pro diadakannya kongres diam-diam juga terus berdatangan di Jakarta. Puncaknya, Selasa 4 Juni 1996 lalu, rombongan ini ditambah para fungsionaris penting PDI seperti Fatimah Achmad, membentuk panitia kongres yang diketuai Fatimah, politikus ulung asal Pematang Siantar itu. Kubu Fatimah ini menyatakan bahwa mereka tergerak untuk menyelenggarakan kongres karena permintaan 215 cabang PDI dan 21 DPD (pengurus daerah) -- seluruhnya ada 27 DPD PDI di seluruh Indonesia. Berarti, demikian menurut kubu Fatimah, mayoritas suara untuk menyelenggarakan kongres sudah tercapai.
Panitia kongres bergerak cepat. Sejak Rabu lalu, Fatimah dan panitia kongres sudah menemui Dirjen Sosial Politik Departemen Dalam Negeri, Sutoyo NK, Direktur Pengamanan Politik Dirjen Sospol, Suko Martono, di Kantor Departemen Dalam Negeri. Bak bersafari, rombongan melanjutkan perjalanan menemui Kassospol ABRI, Letjen Syarwan Hamid, yang ditemani para petinggi militer, di Markas Besar ABRI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Pada Dirjen Sospol, Fatimah Achmad mengatakan bahwa kongres ini harus diadakan, ada atau tidak ada desakan cabang-cabang. Karena, kata Fatimah, sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PDI Pasal 12 ayat 4, seharusnya dibentuk MPP dan Deperpu -- yang nyatanya belum dilakukan Megawati. ''Kongres ini untuk menegakkan konstitusi partai oleh DPP yang tetap dipimpin Megawati,'' ujarnya disaksikan puluhan wartawan, Rabu lalu. Rupanya, Fatimah berpedoman kepada AD/ART PDI yang dibuat pada tahun 1986 yang sebenarnya sudah tak berlaku karena ada revisi pada tahun 1994.
Keadaan makin runyam di Markas PDI di Jalan Diponegoro dengan terbentuknya ''Panitia Fatimah'' ini. Megawati sendiri turun tangan memimpin rapat dan mengumpulkan orang-orang Pusat PDI yang masih loyal padanya. Insiden tak terelakkan. Ketika pengurus PDI yang pro Fatimah mencoba berkunjung ke Diponegoro, kontan saja para penjaga Megawati memburunya. Yahya Theo, salah seorang Ketua DPP, sempat pecah bibirnya gara-gara bogem mentah para pendukung Mega yang siang malam itu menjaga Markas PDI di Diponegoro.
Selama dua hari, Senin dan Selasa lalu (3 dan 4 Juni 1996), Mega meneliti permintaan cabang-cabang untuk menyelenggarakan kongres. Hasilnya, DPP PDI menolak usul kongres itu. Mengapa? Usulan 16 DPD dan 141 cabang PDI menurut kubu Mega tak memenuhi syarat sesuai konstitusi partai. Alasan lain, usulan kongres ternyata bukan muncul dari rapat cabang sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.(Lihat Siaran Pers DPP PDI)
Alasan Kubu Fatimah memakai Pasal 12 ayat 2 AD/ART PDI juga disanggah kubu Mega. Menurut kubu Mega dalam siaran persnya, AD/ART yang sah adalah yang direvisi pada tahun 1994. Dijelaskan juga, Munas PDI 1993 telah memberikan kewenangan kepada kepengurusan Megawati masa bakti 1993-1998 untuk mengubah AD/ART itu.
AD/ART 1994 itu, kata siaran pers tadi, telah pula dikukuhkan lewat Rapat Kerja Nasional PDI pada 20 Desember 1994. Rakernas diikuti 27 DPD PDI dan menyatakan tetap konsisten dan konsekuen mendukung kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sampai 1998. Siaran pers itu ditutup dengan pernyataan bahwa dengan disahkannnya AD/ART 1994 maka AD/ART yang lama otomatis tidak berlaku lagi.
Pernyataan kubu Mega ini mendapat dukungan dari para pendiri PDI. Mohammad Isnaeni, Sabam Sirait, Abdul Madjid, dan Ben Mangrengsay, Rabu lalu di Jakarta menyatakan bahwa kalau kongres jadi berlangsung, itu tidak bisa dibenarkan oleh konstitusi partai. Para deklarator itu merujuk Pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa kongres PDI diadakan lima tahun sekali. Bahkan, kalau mau memakai acuan AD/ART 1986 yang dipakai Kubu Fatimah, kata para deklarator, ada anggaran dasar yang mengatur bahwa kongres seharusnya diselenggarakan setelah Pemilu.
Megawati Soekarnoputri pada TEMPO Interaktif mengatakan bahwa kongres itu adalah hasil rekayasa pihak eksternal. Dan putri Bung Karno ini menolak anggapan bahwa kongres ini akibat kondisi internal PDI yang kacau balau. Anggapan Mega antara lain soal dana kongres Rp 1 miliar yang langsung tersedia dalam waktu dekat ini. ''Itu jangan-jangan uangnya Eddy Tansil,'' kata Mega dengan masygul.(Lihat Wawancara Megawati Soekarnoputri: "Jelas, Ini Memang Proses Rekayasa")
Meski tak menyebut, pastilah pemerintah yang dituding Mega sebagai faktor eksternal. Dan agak sulit mengelakkan bahwa ribut-ribut PDI ini memang berkaitan dengan Pemilu 1997 mendatang. Karena, sepanjang 2,5 tahun Mega di pucuk pimpinan PDI, baru kali inilah guncangan begini hebat diterimanya. Dan baru pertamakali pula pihak ABRI dan Departemen Dalam Negeri memberi angin kepada kelompok di luar Mega.
Ada yang mengkaitkan kondisi PDI dengan kekhawatiran turunnya suara Golkar dalam Pemilu 1997 nanti. Maklumlah, 17 kursi Golkar di DPR memang ''dicuri'' PDI (16 buah) dan PPP (1 buah) dalam pemilu lalu. Dan jangan lupa, selama dua pemilu belakangan, di bawah kepemimpinan Soerjadi yang diangkat sebagai Ketua Umum PDI oleh pemerintah di tahun 1986, PDI telah menambah 32 kursinya di DPR.
Ditambah lagi, belakangan ini ada suara-suara untuk mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia, misalnya oleh anggota DPR asal PDI, Aberson Marle Sihaloho.
Perhatian pemerintah pada PDI dan Megawati memang meningkat akhir-akhir ini. Bahkan, menurut sebuah sumber TEMPO Interaktif, dalam Rapat Pimpinan ABRI yang berlangsung di Jakarta pada bulan Maret 1996 lalu, soal Mega ini ikut dibahas. Di Jakarta, Minggu dan Rabu lalu, jajaran pers telah pula dipesan oleh Letjen Syarwan Hamid untuk berhati-hati menuliskan soal Megawati. Dan rupanya ada pers yang cepat tanggap; mereka menyebut orang nomor satu PDI itu dengan Megawati Kiemas -- mengambil nama belakang suami Mega, Taufik Kiemas -- dan bukan lagi Megawati Soekarnoputri.
Apapun yang terjadi, Kongres PDI kelihatannya akan sukar dibendung oleh Mega. Walaupun, di berbagai daerah, para pendukungnya kabarnya ada yang berikrar dengan cap jempol darah untuk membela Mega mati-matian. Kalau nanti Mega tergusur di kongres, itu artinya sejarah tersingkirnya Soerjadi akan terulang lagi. Soerjadi turun lewat kongres yang ricuh di Medan --yang ketika itu pun ramai disebut-sebut sebagai aksi faktor-faktor eksternal PDI.
Kalau kelak Mega diganti, bisa jadi kekuatan PDI memang akan berkurang. Tapi, bukankah PDI sepanjang tujuh tahun kepemimpinan Soerjadi juga sering diguncang, dan ternyata suara PDI tetap naik? Artinya, suara PDI naik bukan karena program PDI hebat, tapi, kata seorang pengamat, PDI hanya menampung mereka yang tak sepaham dengan program-program pemerintah atau tersikut dampak pembangunan. Kalau analisa ini benar, siapa pun Ketua Umum PDI nanti, boleh jadi suara PDI belum tentu akan berkurang.
TH